Infografis
Menaggapi hal tersebut, Kepala Sekretariat Presiden Budi Heru Hartono menyampaikan bahwa tidak ada surat dan dokumen untuk Presiden Joko Widodo yang bocor.
"Nanti, pihak Sekretariat Negara akan menyampaikan. Tidak ada isi surat-surat yang bocor."
“Perlu saya tegaskan adalah itu sudah melanggar hukum UU ITE. Saya rasa, pihak penegak hukum akan memproses secara hukum dan mencari pelakunya,” tegasnya.
3. Kebocoran Data 150 Juta Penduduk Indonesia
Menkominfo Johnny G Plate menanggapi soal kebocoran data 150 juta penduduk Indonesia. Sumber data tersebut diduga dari KPU.
"Terhadap semua serangan siber leading sector dan domain penting, tugas pokok, dan fungsi, bukan di Kominfo. Terhadap semua serangan siber atas ruang digital kita menjadi domain teknis Badan Siber dan Sandi Negara. Semua pertanyaan tadi terkait serangan siber, kami tak bisa menjawab atas nama BSSN." jelasnya.
Di lain waktu, Johnny G Plate juga mengatakan, "Sebaiknya ditanyakan ke BSSN yang membidangi cyber security," saat dikonfirmasi Suara.com via pesan singkat, Rabu (7/9/2022).
"Dalam hal ini ingin kami sampaikan di bawah PP 71 tahun 2019 terhadap semua serangan siber leading sector dan domain penting tugas pokok dan fungsi bukan di Kementerian Kominfo. Terhadap semua serangan siber atas ruang digital kita menjadi domain teknis dari Badan Siber Sandi Negara," tegas Plate di DPR RI, Rabu (7/9/2022).
4. Tanggapan Anggota Komisi I DPR
Baca Juga: Data Mendagri Tito Karnavian Bocor, Bjorka Sebut Ada Kaitannya dengan Sambo
Beredarnya kabar bahwa Bjorka berhasil mendapatkan data pribadi Johnny G Plate membuat banyak pihak mengutarakan tanggapannya. Salah satunya Christina Aryani, anggota Komisi I DPR RI.
