Beragam Respons Pemerintah Terkait Ulah Hacker Bjorka, Bakal Bentuk Timsus

Hacker Bjorka berhasil menyita perhatian publik dalam kurun waktu beberapa waktu terakhir. Popularitasnya semakin meningkat setelah Bjorka mengunggah data-data rahasia milik pemerintah yang berhasil ia dapatkan.

Berbagai tanggapan dikeluarkan pemerintah untuk menyikapi ulah serangan peretas dengan identitas Bjorka tersebut. Berikut ini beragam respons pemerintah terkait ulah Bjorka yang telah dirangkum Suara.com.

1. Kominfo Minta Hacker Jangan Menyerang

Bjorka mengeklaim memiliki data sejumlah 1,3 M pengguna nomor ponsel. Data tersebut berisi nomor seluler kartu prabayar disertai dengan identitas penggunanya berupa NIK, nama lengkap pengguna, informasi nama operator seluler, tanggal registrasi, dan lain-lain.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kominfo, Semuel Abrijani Pangerepan juga mengimbau hacker untuk tidak menyerang

"Kalau bisa jangan nyeranglah, orang itu perbuatan illegal access kok. Setiap serangan itu yang dirugikan rakyatnya".

Di sisi lain Juru Bicara BSSN, Ariandi Putra menyampaikan bahwa keamanan siber adalah tanggung jawab bersama.

“Keamanan siber pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan baik Penyelenggara Negara, Pelaku Usaha, Akademisi, maupun Komunitas/Masyarakat."

2. Pihak Istana Akan Cari Pelaku 

Selanjutnya, Bjorka juga mengklaim mengklaim telah meretas surat rahasia BIN dan Presiden Joko Widodo. Bjorka merilis surat rahasia untuk Presiden Jokowi pada periode 2019-2021 yang salah satu surat dalam amplop tertutup dari Badan Intelijen Negara (BIN).

Menaggapi hal tersebut, Kepala Sekretariat Presiden Budi Heru Hartono menyampaikan bahwa tidak ada surat dan dokumen untuk Presiden Joko Widodo yang bocor.

"Nanti, pihak Sekretariat Negara akan menyampaikan. Tidak ada isi surat-surat yang bocor." 

“Perlu saya tegaskan adalah itu sudah melanggar hukum UU ITE. Saya rasa, pihak penegak hukum akan memproses secara hukum dan mencari pelakunya,” tegasnya.

3. Kebocoran Data 150 Juta Penduduk Indonesia

Menkominfo Johnny G Plate menanggapi soal kebocoran data 150 juta penduduk Indonesia. Sumber data tersebut diduga dari KPU.

"Terhadap semua serangan siber leading sector dan domain penting, tugas pokok, dan fungsi, bukan di Kominfo. Terhadap semua serangan siber atas ruang digital kita menjadi domain teknis Badan Siber dan Sandi Negara. Semua pertanyaan tadi terkait serangan siber, kami tak bisa menjawab atas nama BSSN." jelasnya.

Di lain waktu, Johnny G Plate juga mengatakan, "Sebaiknya ditanyakan ke BSSN yang membidangi cyber security," saat dikonfirmasi Suara.com via pesan singkat, Rabu (7/9/2022).

"Dalam hal ini ingin kami sampaikan di bawah PP 71 tahun 2019 terhadap semua serangan siber leading sector dan domain penting tugas pokok dan fungsi bukan di Kementerian Kominfo. Terhadap semua serangan siber atas ruang digital kita menjadi domain teknis dari Badan Siber Sandi Negara," tegas Plate di DPR RI, Rabu (7/9/2022).

4. Tanggapan Anggota Komisi I DPR

Beredarnya kabar bahwa Bjorka berhasil mendapatkan data pribadi Johnny G Plate membuat banyak pihak mengutarakan tanggapannya. Salah satunya Christina Aryani, anggota Komisi I DPR RI.

Christina Aryani, selaku anggota Komisi I DPR RI mengaku pihaknya prihatin tetapi tidak terlalu terkejut dengan kejadian ini. Ia juga berharap kejadian ini dapat disikapi secara serius oleh pemerintah dengan perbaikan nyata.

Menanggapi terkait kebocoran data, Pakar Keamanan Siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya mengatakan,

"Sebenarnya ini sudah terjadi cukup lama dan kebocorannya serius," kata Alfons saat dihubungi Suara.com via pesan singkat, Senin (12/9/2022).

"Jadi apa yang bisa diharapkan kalau mengakui fakta terjadi kebocoran saja tidak bisa. Bagaimana bisa diharapkan berubah?" tambahnya.

5. Menkomifo: Data yang Beredar Bersifat Umum

Suara.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate kembali angkat berbicara mengenai aksi Bjorka membocorkan sejumlah data milik pemerintah. Johnny mengatakan data-data yang disebarkan itu bersifat umum.

Artinya, data-data yang diretas dan dibocorkan Bjorka saat diperiksa ternyata tidak spesifik. Data itu disebut Menkominfo bukan data ter-update.

"Di rapat dibicarakan bahwa memang ada data-data yang beredar salah satunya oleh Bjorka," kata Menkominfo Johnny G Plate di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/9/2022).

"Tapi data-data tersebut setelah ditelaah sementara adalah data-data yang bersifat umum. Bukan data-data spesifik dan bukan data-data ter-update," lanjutnya.

6. Membentuk Tim Khusus

Johnny G Plate mengatakan dirinya baru melakukan rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian.

"Tim lintas kementerian lembaga dan BSSN, Kominfo, Polri dan BIN berkoordinasi untuk menelaah secara dalam," beber Johnny.

Pertemuan itu, lanjut Johnny, dilakukan untuk menelaah peristiwa ini. Selain itu, pihaknya juga membentuk tim khusus yang bernama "emergency response team" untuk menjaga tata kelola data yang baik di Indonesia.

"Juga untuk menjaga kepercayaan publik. Jadi akan ada 'emergency response team', (anggotanya) dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya," tambah Johnny.

Kontributor : Annisa Fianni Sisma