Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon, menilai bahwa negara telah dipermalukan dengan aksi peretas oleh hacker Bjorka yang melakukan penyebaran data informasi milik pejabat pemerintah RI.
"Menurut saya itu kan (aksi Bjorka) mempermalukan sebetulnya masa satu orang atau beberap orang hacker bisa mempermalukan institusi negara atau orang-orang penting di dalam institusi itu ya," kata Fadli Zon kepada wartawan dikutip Selasa (13/9/2022).
Ia menilai harus ada evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam merespons aksi Bjorka.
"Menurut saya ini harus ada evaluasi total dan juga mungkin presiden harus mengambil langkah intervensi. Masa kiga diperlakukan seperti itu dan tidak ada resisesti memadai seperti tidak ada pertahanan," katanya.
Lebih lanjut, Fadli mengatakan, hal lain yang menjadi ironi juga banyak warganet atau netizen Indonesia yang justru mendukung adanya upaya pertasan. Menurut dia, hitu menunjukan ada yang salah.
"Dan ironisnya netizen kita mayoritas dukung. Ini something wrong. Berarti harus ada evaluasi kenapa bisa data kita diperdagangkan, diretas, diperjualbelikan, diumbar di dunia maya," imbuhnya.
Ulah Hacker Bjorka
Sebelumnya data yang dibocorkan adalah Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G. Plate, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua DPR Puan Maharani, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Bjorka memang kerap kali menjadi dalang kebocoran data orang Indonesia. Insiden pertama yang dia ungkap adalah kebocoran data Indihome pada 20 Agustus lalu, yang kemudian dibantah Telkom.
Jika ditelusuri di situs breached.to, profil Bjorka telah memuat enam unggahan kebocoran data. Konten itu berisi 150 juta data dari KPU, 270 juta pengguna Wattpad, 679.000 dokumen surat-surat Presiden Jokowi, 1,3 miliar nomor SIM yang diregistrasi, 91 juta data pengguna Tokopedia, dan pengguna Indihome.
