Suara.com - Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, memastikan dirinya tidak akan mengambil langkah terkait pembentukan sebuah republik dalam waktu dekat setelah kematian Ratu Inggris Elizabeth II.
"Saya tidak merasa ada urgensi. Begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Ini adalah perdebatan besar yang penting. Saya tidak berpikir ini sesuatu yang akan atau harus terjadi dalam waktu dekat," kata Ardern kepada pers, Senin (12/9).
Pernyataan itu merupakan jawaban Ardern ketika dirinya ditanya apakah perubahan dalam monarki Inggris akan memicu wacana republik di Selandia Baru.
Selandia Baru adalah salah satu dari 15 negara di dunia, termasuk Australia dan Kanada, yang mengakui Raja Inggris sebagai kepala negara, yang perannya lebih banyak bersifat seremonial.
Namun, perdebatan apakah negara di Pasifik itu akan menjadi republik dan dipimpin oleh salah seorang warganya sudah beberapa kali muncul sebelumnya.
"Saya percaya Selandia Baru akan menuju ke sana. Saya percaya kemungkinan itu akan terjadi dalam hidup saya, tetapi saya tidak melihat hal itu ada dalam agenda dalam waktu dekat," kata Ardern.
Selandia Baru akan memperingati wafatnya Ratu Elizabeth dengan upacara kenegaraan dan satu hari libur nasional pada 26 September, kata dia.
Ardern akan bertolak ke London pada Rabu (14/9) untuk menghadiri pemakaman sang ratu.
Kepergian Ratu Elizabeth juga memantik perdebatan tentang masa depan kerajaan itu di Australia.
PM Australia Anthony Albanese, yang semula menyuarakan dukungan pada pembentukan republik, mengatakan bahwa pemerintah Partai Buruh tidak akan menggelar referendum tentang wacana itu selama masa pemerintahannya yang pertama.
“Sekarang bukan waktu yang pantas … untuk membicarakan perubahan konstitusional. Yang harusnya dilakukan sekarang adalah merayakan kehidupan dan pelayanan Ratu Elizabeth II,” ujar Albanese pada Senin. [Antara]
