Mahfud MD Sebut Pemilu Era SBY Juga Banyak Kecurangan, Susi Pudjiastuti sampai Heran: Maksudnya Itu Biasa?

Ruth Meliana Dwi Indriani, Elvariza Opita

Kamis, 22 September 2022 | 15:51 WIB
Mahfud MD Sebut Pemilu Era SBY Juga Banyak Kecurangan, Susi Pudjiastuti sampai Heran: Maksudnya Itu Biasa?
Susi Pudjiastuti [YouTube: Deddy Corbuzier]

Suara.com - Isu kecurangan pemilu sedang ramai dibicarakan setelah mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku siap turun gunung tahun 2024 mendatang.

Isu ini turut ditanggapi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Namun jawaban Mahfud belakangan dianggap blunder lantaran dengan santai ia menyebut kecurangan serupa banyak ditemukan juga di era pemerintahan SBY.

"Pada zaman Pak SBY juga banyak kecurangan," tutur Mahfud, Kamis (22/9/2022). Mahfud mengaku mengetahui banyak soal kecurangan tersebut karena menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Pernyataan inilah yang ternyata mendapat sorotan banyak pihak, termasuk dari eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Ia menilai kecurangan politik seolah tidak pernah benar-benar diberantas oleh pihak berwenang.

"Maksudnya: Curang itu biasa ??? Mahfud respons Pemilu 2024 tak jujur: Zaman SBY juga banyak kecurangan," sindir Susi, dikutip Suara.com pada Kamis (22/9/2022).

Opini Susi ini mendapat dukungan dari banyak warganet. Banyak yang menilai Mahfud maupun pihak-pihak berwenang lain seolah memaklumi kecurangan pemilu seperti ini.

"Prof @mohmahfudmd itu termasuk idola saya tapi pernyataan ini KELIRU, kita tidak bisa menerima kecurangan politik sampai kapanpun dan berusaha mencegahnya jika terjadi Harus Ditegakkan Hukum.." komentar warganet.

"Pak @mohmahfudmd statement Anda membenarkan kecurangan yang sudah dilakukan dan sedang direncanakan yaaaaa??" kata warganet.

"Mahfud ini sering tau banyak kecurangan, tapi membiarkan. Apa begitu maksudnya?" ujar warganet lain.

baca juga

"Yang jelek jangan dilanjutkan, kalo jawaban seperti itu kita itu kayak berlomba lomba dalam kejelekan," kritik warganet.

"Sudah tahu kecurangan itu adalah Khianat terhadap amanah rakyat, bukannya sadar diingetin, eh malah nyolot," timpal yang lainnya.

Contoh Kecurangan Pemilu di Era SBY Menurut Mahfud MD

Menko Polhukam Mahfud MD menghadiri Rapat Pimpinan Nasional Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Jam'iyyah Ahli Thoriqoh Mu’tabaroh Indonesia (JATMI) di Jakarta, Kamis (3/2/2022). [Kemenkopolhukam]
Menko Polhukam Mahfud MD menghadiri Rapat Pimpinan Nasional Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Jam'iyyah Ahli Thoriqoh Mu’tabaroh Indonesia (JATMI) di Jakarta, Kamis (3/2/2022). [Kemenkopolhukam]

Mahfud MD menilai kecurangan sudah pasti akan mewarnai jalannya pemilu, baik ketika sudah diingatkan seperti dalih SBY dan Partai Demokrat atau tidak.

Sebagai mantan Ketua MK yang banyak bersinggungan dengan hasil Pemilu, Mahfud lantas membandingkan kecurangan yang terjadi di era SBY dengan Orde Baru.

Menurut Mahfud, di era SBY, kecurangan yang terjadi dilakukan antara pendukung partai. Hal ini berbeda dengan era Orde Baru di mana kecurangan terjadi secara vertikal alias turut melibatkan penguasa.

"Buktinya mereka menggugat ke MK atas hasil perolehan suara yang diperoleh partai lain. Bahkan ada juga yang menggugat karena merasa dicurangi oleh sesama anggota partai," terang Mahfud.

"(Kalau) sekarang curangnya horizontal terjadi antar kelompok rakyat yang sama-sama ikut pemilu," lanjutnya, lantas membedakan dengan era Orde Baru ketika penguasa mengintervensi jalannya pemilu untuk kepentingan pribadi.

SBY Mengaku Mencium Adanya Potensi Kecurangan Pemilu 2024

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan keterangan pers terkait KLB Partai Demokrat di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/3/2021).  ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan keterangan pers terkait KLB Partai Demokrat di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/3/2021). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha

Isu kecurangan pemilu muncul setelah SBY mengaku siap turun gunung menghadapi pesta demokrasi tahun 2024 mendatang.

"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilu 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," tutur SBY.

Disebutkan ada wacana Pemilihan Presiden akan diatur sehingga hanya ada dua pasangan kandidat sesuai keinginan penguasa. "Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentu saja. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan?" sambung SBY.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Geger Kabar Sri Mulyani dan Kejagung Jebloskan SBY ke Penjara, Ternyata Ini Faktanya

Geger Kabar Sri Mulyani dan Kejagung Jebloskan SBY ke Penjara, Ternyata Ini Faktanya

Sumut | Kamis, 22 September 2022 | 15:19 WIB

CEK FAKTA: Sri Mulyani dan Kejagung Sepakat Jebloskan SBY ke Penjara, Benarkah?

CEK FAKTA: Sri Mulyani dan Kejagung Sepakat Jebloskan SBY ke Penjara, Benarkah?

News | Kamis, 22 September 2022 | 13:57 WIB

Mahfud MD: Ada atau Tidak Ada Tudingan dari SBY, Pemilu Pasti Diwarnai Kecurangan

Mahfud MD: Ada atau Tidak Ada Tudingan dari SBY, Pemilu Pasti Diwarnai Kecurangan

News | Kamis, 22 September 2022 | 10:59 WIB

Bandingkan Gaji PNS era SBY vs Jokowi, Segini Harta Kekayaan Annisa Pohan

Bandingkan Gaji PNS era SBY vs Jokowi, Segini Harta Kekayaan Annisa Pohan

News | Rabu, 21 September 2022 | 17:28 WIB

Tuntaskan 13 Kasus Pelanggaran HAM Berat, Mahfud MD Temui 11 Anggota Tim Rekonsiliasi di Surabaya

Tuntaskan 13 Kasus Pelanggaran HAM Berat, Mahfud MD Temui 11 Anggota Tim Rekonsiliasi di Surabaya

Jatim | Rabu, 21 September 2022 | 16:24 WIB

Kesal Era SBY Dihina, Jansen Demokrat: Kalau 2024 APBN Bisa Rp 6.000 Triliun, Saya Cium Kaki Pak Jokowi

Kesal Era SBY Dihina, Jansen Demokrat: Kalau 2024 APBN Bisa Rp 6.000 Triliun, Saya Cium Kaki Pak Jokowi

News | Rabu, 21 September 2022 | 14:12 WIB

Terkini

Dalami Amplop dari Bupati Kuansing, KPK Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli

Dalami Amplop dari Bupati Kuansing, KPK Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 19:11 WIB

PLN Klaim Pemadaman Listrik di Kalbar Bukan karena Krisis Batu Bara, Ini Penyebabnya

PLN Klaim Pemadaman Listrik di Kalbar Bukan karena Krisis Batu Bara, Ini Penyebabnya

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:59 WIB

Said Iqbal Beri Deadline Disnakertransgi DKI, Senin Harus Ada Keputusan Soal Kasus Mau Print

Said Iqbal Beri Deadline Disnakertransgi DKI, Senin Harus Ada Keputusan Soal Kasus Mau Print

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:54 WIB

Pengusaha Kalbar Rugi Akibat Listrik Padam, DPRD Desak PLN Lebih Terbuka

Pengusaha Kalbar Rugi Akibat Listrik Padam, DPRD Desak PLN Lebih Terbuka

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:52 WIB

PLN Sebut Bukan Karena Batu Bara, DPRD Minta Penyebab Pemadaman Listrik di Kalbar Dibuka ke Publik

PLN Sebut Bukan Karena Batu Bara, DPRD Minta Penyebab Pemadaman Listrik di Kalbar Dibuka ke Publik

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:48 WIB

PAN Tegaskan Kasus Syah Afandin Bukan 'Dosa' Partai: Itu Tanggung Jawab Pribadi!

PAN Tegaskan Kasus Syah Afandin Bukan 'Dosa' Partai: Itu Tanggung Jawab Pribadi!

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:39 WIB

Teka-teki Lokasi Muktamar NU, 5 Provinsi Ini Bersaing Ketat

Teka-teki Lokasi Muktamar NU, 5 Provinsi Ini Bersaing Ketat

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:30 WIB

DTKJ Usul Mikrotrans Tak Lagi Gratis, Tarif Rp 2.000 Dinilai Bikin Data Penumpang Lebih Akurat

DTKJ Usul Mikrotrans Tak Lagi Gratis, Tarif Rp 2.000 Dinilai Bikin Data Penumpang Lebih Akurat

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:24 WIB

Kenapa Warga Bela Bandar Narkoba? Bedah Kasus Katingan yang Tewaskan Aipda Yudhi Perdana

Kenapa Warga Bela Bandar Narkoba? Bedah Kasus Katingan yang Tewaskan Aipda Yudhi Perdana

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:24 WIB

Kasus dr Icha Jadi Titik Balik, Kemenkes Siapkan Perpres Perlindungan Nakes hingga Aturan Sanksi

Kasus dr Icha Jadi Titik Balik, Kemenkes Siapkan Perpres Perlindungan Nakes hingga Aturan Sanksi

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:13 WIB

×