Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan dukungan untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe. Dukungan ini datang dari Tokoh Pemuda Papua Martinus Kasua.
Menurutnya, sudah sepantasnya siapapun yang bersalah dan melanggar hukum, maka wajib dijatuhi sanksi pidana sesuai hukum yang berlaku. Tak terkecuali Lukas Enembe.
"Sudah sewajarnya siapa pun yang bersalah harus diberikan sanksi hukuman pidana sesuai dengan proses hukum yang berlaku," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (25/9/2022).
Sekretaris Barisan Merah Putih ini menyatakan bahwa kasus korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe merupakan kasus pribadi yang tidak ada kaitannya dengan politisasi maupun kriminalisasi.
"Kasusnya murni kaitannya dengan hukum," ujar Martinus Kasua.
Dalam kesempatan ini, ia menegaskan tidak ada masyarakat yang kebal hukum di Indonesia, meskipun orang tersebut mempunyai jabatan di pemerintahan.
Karena itu, ia berharap semua yang terlibat dalam kasus korupsi Lukas Enembe wajib diperiksa. Jika ditemukan kesalahan wajib mendapatkan hukuman dan sebaliknya akan dibebaskan apabila tidak terbukti bersalah.
Martinus juga mengimbau agar seluruh masyarakat Papua mengerti bahwa semua itu merupakan proses hukum yang sedang berlangsung dan tidak ada yang boleh mengganggu atas dasar kepentingan tertentu.
Sebagai informasi, KPK sebelumnya telah mengirimkan surat panggilan kedua kepada Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) untuk diperiksa sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (26/9/2022).
"Iya, informasi yang kami peroleh, benar surat panggilan sebagai tersangka sudah dikirimkan Tim Penyidik KPK. Pemeriksaan diagendakan Senin, 26 September 2022, di Gedung Merah Putih KPK," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis (22/9/2022).
Ali mengatakan bahwa Lukas Enembe sebelumnya tidak menghadiri panggilan KPK untuk diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi pada Senin (12/9/2022).
"Ini merupakan surat panggilan kedua, di mana sebelumnya yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk hadir tanggal 12 September 2022, namun mengonfirmasi tidak dapat hadir," ungkap Ali.
KPK pun mengharapkan Lukas Enembe bersikap kooperatif dengan menghadiri panggilan tim penyidik pada panggilan kedua tersebut.
Sebelumnya, Aloysius Renwarin selaku pengacara Lukas Enembe membenarkan kliennya telah menerima surat panggilan kedua dari KPK.
"Sudah, panggilannya sudah diterima tanggal 26 (September 2022)," ucap Renwarin dalam keterangannya, Rabu (21/9/2022).
TERPOPULER
