Infografis
Fatia menyebut, pasukan silih berganti terus diturunkan menempati pos-pos militer. Pendekatan yang dipilih itu akhirnya menciptakan terus jatuhnya korban jiwa dan kerugian harta benda bagi warga sipil di Papua.
Tentunya, lanjut Fatia, hal itu malah memantik trauma berkepanjangan yang dialami Orang Asli Papua (OAP) atas parade kekerasan yang terjadi. Meski nama operasi silih berganti, dia menyebut watak asli militer tidak kunjung mengalami perbaikan signifikan.
KontraS memandang, pendekatan yang dibangun dengan pengerahan aparat gabungan TNI-Polri juga hanya memantik kontak tembak lanjutan. Pada akhirnya, mengorbankan masyarakat sipil yang tak bersalah.
"Sayangnya, pendekatan yang dipilih tersebut tanpa mekanisme koreksi yang layak ," sebut Fatia.
Atas hal itu, KontraS berpendapat bahwa wacana yang ada dalam kurun waktu setahun terakhir mengindikasikan Indonesia kembali ke jurang militerisme. Menguatnya peran militer untuk mengokupasi ruang sipil menjadi salah satu penandanya.
"Hal ini harus dijadikan sebagai masalah serius institusi khususnya dalam hal profesionalitas TNI dalam kerangka negara demokrasi. Begitupun dalam konteks militerisasi sipil, berbagai metode yang tak relevan harus dihentikan karena justru kontraproduktif terhadap agenda penguatan pertahanan."
