Kekerasan di Papua Terus Berulang, KontraS: Buah Pendekatan Militeristik yang Sangat Kental

Chandra Iswinarno | Yosea Arga Pramudita
Kekerasan di Papua Terus Berulang, KontraS: Buah Pendekatan Militeristik yang Sangat Kental
Anggota Divisi Riset dan Dokumentasi KontraS Rozy Brilian (kanan) mengemukakan hasil riset KontraS saat konferensi pers di Senen, Jakarta Pusat, Kamis (30/6/2022). [Suara.com/Yaumal]

Penempatan militer secara masif di Papua menjadi salah satu pantauan yang dilakukan KontraS terkait fungsi dan peran TNI selama setahun terakhir.

Suara.com - Penempatan militer secara masif di Papua menjadi salah satu pantauan yang dilakukan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) terkait fungsi dan peran TNI selama satu tahun ke belakang. Lantaran itu, Pemerintah dan DPR didesak menghentikan segala bentuk pendekatan militeristik dan sekuritisasi di Papua.

Divisi Riset dan Dokumentasi KontraS Rozi Brilian memaparkan, sejumlah pola kekerasan militer di Papua dalam periode Oktober 2021 sampai September 2022. Ada sejumlah kasus yang melibatkan anggota TNI dalam hal extrajudicial killing.

Misalnya, penyiksaan terhadap tujuh yang terjadi di Kabupaten Puncak pada Februari 2022, penembakan salah satu mama di Kabupaten Intan Jaya, hingga mutilasi terhadap empat warga sipil di Mimika.

"Ini adalah buah dari pendekatan militeristik yang sangat kental sehingga tidak kunjung putus pola kekerasan di Bumi Cenderawasih," ucap Rozi di kantor KontraS, Kwitang, Jakarta Pusat, Selasa (4/10/2022).

Baca Juga: Dididik untuk Bertempur, ISESS: Prajurit TNI Semestinya Tidak Ikut Turun Saat Kerusuhan Kanjuruhan Malang

Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti menambahkan, sudah seharusnya pemerintah melakukan dialog secara konstruktif dan terbuka kepada warga Papua. Untuk itu, penempatan militer di Papua secara skala besar itu sudah seharusnya dihentikan.

"Karena memang pemerintah tidak pernah mendeklarasikan papua sebagai daerah operasi militer (DOM) seperti yang terjadi di era 90an dan itu sudah dicabut. Apa yang terjadi di Papua sebenarnya ilegal karena Papua tidak dikatakan sebagai daerah operasi militer," ucap Fatia.

Dengan demikian, KontraS mendesak agar pendekatan militeristik di Papua untuk dihentikan. Pasalnya, metode penerjunan aparat dan pendirian posko militer harus dievaluasi karena terbukti tidak efektif dalam menyelesaikan situasi kemanusiaan di Papua.

"Pemerintah bersama DPR untuk menghentikan segala bentuk pendekatan militeristik dan sekuritisasi di Papua," sambungnya.

Fatia menambahkan, pendekatan atau operasi harus mengedepankan cara-cara persuasif. Bukan justru mengedepankan kontak senjata, utamanya dalam menghadapi kelompok yang ingin memisahkan diri.

Baca Juga: TNI Jaga Laga Sepak Bola di Stadion bisa jadi Bumerang, ISESS: Doktrin Mereka Membunuh atau Dibunuh

"Sebab pendekatan dengan senjata juga akan berimplikasi pada jatuhnya korban sipil," katanya.