Infografis
Suara.com - NasDem menyerahkan sepenuhnya keputusan perombakan kabinet atau reshuffle kepada Presiden Jokowi. Sekalipun dalam perombakan kabinet ke depan, menteri asal NasDem yang dicopot.
Wakil Ketua Umum NasDem, Ahmad Ali, meyakini bahwa kalaupun nantinya ada reshuffle, hal itu bukan karena faktor emosioanal presiden karena melihat Nasdem memberikan dukungan ke Anies Baswedan sebagai bakal Capres 2024.
"Tapi apapun keputusan-keputusan pak presiden, bagi NasDem itu selalu melihat bahwa reshuffle itu tidak didasari dengan kemarahan atau kebencian," kata Ali kepada wartawan, Jumat (14/10/2022).
Reshuffle, menurut Ali akan dilakukan Jokowi jika memang dirasa ada kebutuhan, baik bagi presiden maupun kementerian itu sendiri.
"Reshuffle itu adalah kebutuhan organisasi. Jadi ketika kemudian dilakukan reshuffle maka kita tidak bisa menterjemahkan bahwa karena A, B, C, D. Itu pasti, pertimbangan NasDem adalah pertimbangan kebutuhan organisasi, kebutuhan pemerintah," kata Ali.
Karena itu ia yakin terjadinya reshuffle memang karena persoalam teknis kebutuhan, bukan hal-hal lain.
"Jadi kalau kemudian terjadi reshuffle bukan karena persoalan-perosalan lain tapi persoalan teknis. Itu saja," ujarnya.
Tetap Kawal Jokowi
Partai NasDem legawa dengan sikap dan keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi seiring tersiarnya kabar perombakan kabinet atau reshuffle. Bagi NasDem, reshuffle merupakan hak prerogatif Jokowi secara penuh sehingga keputusan apapun nantinya harus diterima.
Baca Juga: Isu Reshuffle Menguat, NasDem Tetap Legawa Ada Tidaknya Kader di Kabinet: Kawal Jokowi hingga 2024
![Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh saat pengumuman deklarasi Calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024 di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2022). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/10/03/28534-nasdem-deklarasi-calon-presiden-2024-anies-baswedan-surya-paloh.jpg)
Kabar reshuffle terus berkembang menyusul pengusungan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden oleh NasDem. Memang semenjak mengusung Anies, NasDem kekinian lebih mendapat banyak sorotan. Mulai dari sebutan Nasdrun, hingga "digoyang" isu keluar kabinet.
"Jadi hak prerogartif presiden sehingga tidak ada orang yang bisa mencampuri atau yang tahu kapan mau dilakukan reshuffle," ujar Waketum NasDem Ahmad Ali kepada wartawan.
Kendati begitu, NasDem memastikan ada tidaknya perwakilan kader mereka di kementerian nantinya, hal itu tidak akan mengurangi komitmen NasDem untuk terus mendukung pemerintahan Jokowi hingga selesai.
Posisi NasDem, ditegaskan Ali, sejak 2019 telah berkomitmen mengawal pemerintahan sampai tahun 2024. Hal itu berlaku karena Ketua Umum NasDem Surya Paloh memilih berkoalisi tanpa syarat dengan Jokowi.
"Saya tegaskan bahwa NasDem berkomitmen dengan pak presiden tahun 2019, mengawal pemerintahan ini sampai dengan tahun 2024. Ada atau tidak ada perwakilan NasDem di pemerintahan, itu tidak ada perubahan komitmen Partai NasDem," ujar Ali.
Diketahui, Koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai sedang goyah usai Partai Nasional Demokrat mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024.
