Suara.com - Pemerintah China telah dituduh mendirikan setidaknya dua "kantor polisi" yang keberadaannya tidak dilaporkan di Belanda.
Menurut BBC, media Belanda menemukan bukti bahwa "kantor layanan luar negeri", yang disebut menyediakan layanan diplomatik, digunakan untuk mencoba membungkam para pembangkang China yang berada di Eropa.
Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Belanda mengatakan keberadaan pos polisi yang tidak resmi itu adalah ilegal.
Sementara itu, Kedutaan Besar China mengatakan pihaknya tidak mengetahui keberadaan kedua kantor polisi itu.
Penyelidikan itu awalnya dipicu oleh sebuah laporan berjudul Pemolisian Transnasional China Menggila yang dirilis oleh lembaga non-profit Safeguard Defenders yang berbasis di Spanyol.
Menurut organisasi itu, biro keamanan publik dari dua provinsi di China telah mendirikan 54 "pusat layanan polisi luar negeri" di lima benua dan 21 negara. Kebanyakan dari kantor-kantor berada di Eropa, termasuk sembilan kantor di Spanyol dan empat di Italia. Di Inggris, organisasi itu menemukan dua kantor di London dan satu di Glasgow.
Unit-unit tersebut seolah-olah diciptakan untuk mengatasi kejahatan transnasional dan melakukan tugas administratif, seperti pembaruan SIM. Namun, menurut Safeguard Defenders, pada kenyataannya, mereka melakukan "operasi persuasi" yang bertujuan memaksa mereka yang dicurigai menentang rezim China untuk pulang ke negara itu.
RTL News dan platform jurnalisme investigasi, Follow the Money, sebelumnya membagikan kisah Wang Jingyu, yaitu seorang pembangkang China yang mengatakan bahwa ia sedang dikejar oleh polisi China di Belanda.
Berbicara dalam bahasa Inggris, Wang mengatakan kepada wartawan Belanda bahwa dia menerima telepon awal tahun ini dari seseorang yang mengaku berasal dari dari salah satu kantor tersebut.
Selama percakapan, ia mengatakan dirinya didesak untuk kembali ke China guna "menyelesaikan masalah saya. Dan untuk memikirkan orang tua saya."
Sejak itu, dia menggambarkan adanya pelecehan dan intimidasi yang sistematis, yang ia yakini diatur oleh agen pemerintah China.
Menanggapi laporan tersebut, Kedubes China mengatakan kepada RTL News bahwa mereka tidak mengetahui keberadaan kantor polisi tersebut.
Seorang juru bicara Kemlu Belanda mengatakan keberadaan kantor tersebut di Belanda illegal, dan mereka juga berjanji untuk "menyelidiki apa yang kantor tersebut lakukan di sini dan akan mengambil tindakan yang tepat".
