Suara.com - Iran menuduh Amerika Serikat mempolitisasi isu hak asasi manusia (HAM) di tengah situasi yang memanas di negara Asia Barat itu usai kematian seorang perempuan saat menjadi tahanan polisi.
Dalam surat yang dilihat Reuters, pada Senin (31/10), Iran menyebut Washington melakukan politisasi HAM dan mendesak negara-negara untuk tidak menghadiri pertemuan yang diatur AS di PBB untuk membahas gelombang protes di Iran.
Rencananya, AS dan Albania akan menggelar pertemuan informal Dewan Keamanan PBB, yang bisa dihadiri oleh semua anggota PBB, pada Rabu. Peraih Nobel Perdamaian asal Iran, Shirin Ebadi, dan aktris sekaligus aktivis kelahiran Iran, Nazanin Boniadi, juga dilaporkan akan memberikan penjelasan singkat.
"AS tidak memiliki kepedulian yang sungguh-sungguh dan tulus terhadap situasi HAM di Iran atau di tempat lain," tulis Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, dalam surat untuk negara-negara anggota PBB.
Dia menggambarkan protes yang terjadi sebagai masalah internal dan menulis bahwa jika Dewan Keamanan PBB mendiskusikan isu tersebut, maka akan menjadi "kontraproduktif" terhadap pemajuan HAM.
"AS tidak memiliki kualifikasi politik, moral, dan hukum untuk menggelar pertemuan semacam itu, mendistorsi prinsip-prinsip HAM yang paling mendasar," tulis Iravani.
Iran dibelit protes sejak kematian perempuan Kurdi bernama Mahsa Amini (22) dalam tahanan polisi bulan lalu.
Kerusuhan berubah menjadi pemberontakan rakyat Iran dari semua lapisan masyarakat, menimbulkan salah satu tantangan paling berat bagi kepemimpinan ulama sejak revolusi 1979.
Iran menyalahkan musuh asing atas kerusuhan tersebut.
Pertemuan di PBB pada Rabu ditujukan untuk "menyoroti tindak penindasan yang berlangsung terhadap perempuan dan anak gadis serta anggota kelompok agama dan etnis minoritas di Iran", selain juga untuk mengidentifikasi cara guna memajukan penyelidikan yang independen dan kredibel terhadap pelanggaran hak di Iran, kata misi AS untuk PBB.
Iravani mempertanyakan komitmen AS untuk membela perempuan Iran dan menyerukan kepada negara-negara anggota PBB untuk "secara eksplisit menolak praktik-praktik yang sembrono dan berbahaya seperti yang diupayakan AS untuk menciptakan preseden berbahaya dan mempolitisasi isu HAM untuk mencapai agenda politiknya". [Antara]
