Suara.com - Kota Pekalongan menjadi salah satu yang terdampak paling parah akibat krisis iklim. Hal tersebut diprediksi sejumlah ahli yang menyebut wilayah pesisir Jalur Pantura, termasuk Kota Pekalongan, berpotensi tenggelam karena intens dan meluasnya banjir rob.
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Galdita A Chulafak mengatakan, temuan BRIN menunjukkan, laju penurunan permukaan tanah di wilayah Pantai Utara Jawa Tengah relatif tinggi. Laju penurunan paling tinggi terjadi di Kota Pekalongan.
Ia menyebut, jika menggunakan data penginderaan jauh atau remote sensing, penurunan permukaan tanah di Pekalongan berbeda-beda mulai dari 4-11 centimeter.
Galdita mengemukakan, data menunjukkan, terjadinya perubahan tutupan tanah di wilayah Pekalongan dengan semakin bertambahnya pembangunan, wilayah tambak, wilayah pertanian terutama di hulu, serta berkurangnya vegetasi/hutan.
"Selain itu, data juga menunjukkan adanya rekayasa pesisir dimana terjadi perubahan muara sungai yang tadinya aliran tidak langsung mengarah ke laut karena terhalang barrier sedimen, menjadi langsung ke laut dengan dibangunnya jetty dan dihilangkannya barrier alam, sebagaimana diduga oleh masyarakat sekitar menjadi penyebab utama terjadinya rob," kata Galdita dalam webinar bertemakan 'Krisis Iklim: Ancaman Tenggelamnya Kota Pekalongan' pada Kamis (3/11/2022).
Menurut Galdita, kondisi tersebut menyebabkan Kota Pekalongan rawan terdampak rob. Dampaknya akan bisa membesar apabila tidak segera teratasi.
"Jika tidak ada action dalam menghadapi hal tersebut, tentu tidak dapat dipungkiri Pekalongan akan tenggelam," ujarnya.
Kepala Desa Api-Api Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan Qomarudin menyebut, daerahnya termasuk yang kerap terkena rob.
"Saya terus menggali asa dan harapan Wonokerto di tengah-tengah derasnya laju air rob. Kita harus mengatasinya dengan aksi dan tindakan nyata," tuturnya.
Kemudian, Direktur Eksekutif Satya Bumi Annisa Rahmawati menyampaikan bahwa dalam menyelesaikan persoalan krisis iklim yang berdampak luas ini, seluruh pemangku kepentingan saling terkait.
Annisa mendorong agar prinsip-prinsip HAM seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, anti-diskriminasi, dan koherensi kebijakan HAM menjadi bagian integral dalam ranah perdagangan, investasi, ekonomi, peraturan hukum, dan pembangunan.
"Kondisi wilayah di Pekalongan bisa menjadi contoh pembelajaran bagi kota-kota lain agar bisa lebih mempersiapkan dan memprioritaskan langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang berdampak luas, termasuk mempengaruhi kelompok-kelompok masyarakat rentan," tuturnya.
TERPOPULER
