Suara.com - Kasubdit Dakgar Korlantas Polri Kombes Karsiman menyampaikan, kepolisian tetap melakukan kegiatan berupa pengaturan hingga peneguran terhadap pera pengguna jalan yang melanggar. Langkah itu disebut sebagai bentuk mengoptimalkan penerapan tilang elektronik yang saat ini dikedepankan ketimbang tilang manual.
Karsiman menyebut, petugas di lapangan akan tetap menghentikan pengendara yang melakukan pelanggaran. Hanya saja, tidak diterapkan sanksi tilang.
"Pelanggar tetap kami hentikan tapi kita tidak tilang. Dalam artian, kami tidak tilang dalam yang disidangkan ke pengadilan," Karsiman dalam diskusi virtual, Jumat (4/11/2022).
Karsiman menyebut, upaya menghentikan pengendara yang melanggar bertujuan untuk memberikan edukasi. Selain itu, polisi akan memberikan teguran melalui surat bagi para pelanggar.
"Itu hanya sebagai edukasi supaya masyarakat membaca bahwa dia melanggar dan kedepan tidak melanggar lagi," beber dia.
Diberitakan sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan larangan penilangan manual. Hal itu tertuang di Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 18 Oktober 2022 dan ditandatangani langsung oleh Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Firman Santyabudi.
Dalam surat telegeram itu, Jenderal Listyo Sigit juga menginstruksikan jajaran Korlantas untuk memberikan teguran kepada pelanggar lalu lintas dan tidak melakukan tilang secara manual.
Tidak hanya itu, anggota Korlantas Polri juga diminta untuk dapat melayani secara prima dan menerapkan prinsip 3S (senyum, sapa, salam) saat pemberian pelayanan publik.
Diminta penerapan itu dimulai dari sentra loket Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas), penanganan kecelakaan lalu lintas, hingga pelanggaran lalu lintas.
Selain itu, Kapolri juga ingin seluruh anggota Polantas hadir di lapangan yang rawan kecelakaan dan kemacetan. Kegiatan dan pendidikan masyarakat berlalu lintas pun diharapkan agar terus dilakukan demi mencegah pelanggaran dan kecelakaan berlalu lintas.
