Suara.com - Setelah menyelesaikan masa bakti sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024, Joko Widodo dinilai pantas menjadi sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
"Secara konstitusional bapak presiden per 20 Oktober 2024 mengakhiri masa jabatan dengan legacy yang luar biasa. Karena legacy yang luar biasa, maka layak mantan Presiden Jokowi berhenti atau 20 Oktober itu layak dijadikan sekjen PBB," kata Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah di Senayan, Senin (14/11/2022).
Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengatakan dia belum dapat membahas lebih jauh perjalanan Jokowi setelah tak lagi menjadi Presiden RI.
Tetapi, menurut dia, dalam dunia politik bisa saja yang terjadi di luar dugaan.
"Kita juga nggak tahu tawarannya. Siapa tahu nanti sekjen PDIP menawari tetap di PDIP. Kita juga kan nggak ngerti," kata Bambang.
Bambang mengatakan pikiran manusia dapat berubah sesuai situasi yang berkembang.
"Pikiran seseorang bisa berubah menurut situasinya. Situasi hari ini begitu, situasi nanti belum tentu. Oke? Ya termasuk Pak Jokowi namanya manusia kan begitu," kata Bambang.
Tetapi menurut Bambang terlalu dini membicarakan karier Jokowi pada saat ini.
Presiden Jokowi mengatakan sudah memiliki rencana jika dia tak lagi menjadi Presiden.
Baca Juga: Kronologi Iriana Jokowi Terpeleset saat Turun Tangga Pesawat Kepresidenan, Respon Jokowi Mengejutkan
Hal tersebut disampaikan saat dia melakukan sesi wawancara dengan media The Economist.
Kepada jurnalis Zanny Minton Beddoes, Jokowi mengatakan akan kembali ke kampung halamannya, jika sudah tak lagi menjabat sebagai Presiden.
"Saya akan kembali ke kota saya Solo, sebagai rakyat biasa," ujarnya dikutip dari video wawancara yang diunggah di platform YouTube, Minggu (13/11/2022).
Jokowi juga memberikan bocoran mengenai kegiatan apa yang nantinya akan dia lakukan saat tak lagi berpolitik. Dia mengatakan akan mulai aktif melakukan kegiatan di bidang lingkungan.
"Saya akan aktif di bidang lingkungan hidup," kata dia.
Jokowi merupakan Presiden yang menjabat selama dua periode, selama 10 tahun sejak 20 Oktober 2014. [rangkuman laporan Suara.com]
