Pakar Hukum: Hakim Agung Tertangkap Korupsi Berorientasi Materi, Rakus Akan Harta

Welly Hidayat | Suara.com

Selasa, 15 November 2022 | 15:11 WIB
Pakar Hukum: Hakim Agung Tertangkap Korupsi Berorientasi Materi, Rakus Akan Harta
Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) Sudrajad Dimyati (tengah) berjalan dengan mengenakan rompi tahanan seusai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (23/9/2022). [Suara.com/Alfian Winanto]

Suara.com - Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menyoroti Hakim Agung di  Mahkamah Agung terjerat kasus dugaan suap yang kini tengah diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Fickar para hakim agung seharusnya menjadi contoh sebagai pengabdi yang  diisi oleh hakim-hakim senior serta sarjana hukum yang sudah berpengalaman.

Bukan, kata Fickar, hakim - hakim malah berorientasi pada materi. Seperti, Hakim yang kini sudah dijerat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti Hakim Sudrajad Dimyati telah menjadi tersangka. Termasuk yang kini tengah dikembangkan oleh lembaga antirasuah salah satu hakim akan kembali diproses menjadi tersangka.

"Tetapi ternyata tidak, paling tidak Hakim Hakim yang sudah tertangkap menggambarkan sebagai manusia manusia tua yang rakus akan harta, sehingga atas nama Tuhan dia lakukan korupsi," ucap Fickar

Maka itu, Fickar pun menyayangkan sikap Komisi Yudisial yang baru membentuk satuan tugas (Satgas). Menurutnya itu, cukup terlambat dan telah pupus.

"Mestinya yang menangkap hakim hakim itu Komisi Yudisial, Jadi opo sing diawasi KY ? apa kerjanya KY?  mesti dikasih tongkat ni KY kebanyakan makan gaji buta,"ucapnya

Secara sistematik, kata Fickar, sepatutnya ang menangkap para hakim yang terjerat kasus korupsi yakni Komisi Yudisial.  

"Karena itu saya sepakat KY (Komisi Yudisial) dibubarkan saja, menghabiskan uang negara. Keberadaannya tidak berdampak apa apa pada hutan belantara kekuasaan kehakiman yang mengerikan ini," kata Fickar

Dalam fungsinya, kata Fickar, KY dibentuk untuk menjaga kewibawaan dan martabat kekuasaan kehakiman. Karena itu, KY adalah lembaga palng bertanggung jawab karena yang punya kewenangan untuk mengangkat para hakim.

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar. (Suara.com/Ria Rizki).
Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar. (Suara.com/Ria Rizki).

"Jadi rusak, setidaknya hakim hakim ini juga hasil dari pola perekrutan yang dilakukan KY," ucapnya

Maka itu, Fickar berharap, adanya perubahan di MA dan seluruh jajaran di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi baik secara sistematik undang-undang maupun secara teknis praktis.

"Secara sistemik harus ada perubahan jenis hukuman yang maksimal bagi hakim hakim yang tertangkap dihukum maksimal seumur hidup (seperti Akil mochtar eks ketua MK) serta denda yang membangkrutkan, supaya ada efek jera bagi hakim hakim lain yang mencoba korupsi," imbuhnya

Sebelumnya, KPK telah menjerat Hakim Agung nonaktif Sudrajad Dimyati menjadi tersangka dalam kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Setidaknya kurang lebih ada 10 tersangka dalam kasus ini termasuk Sudrajad Dimyati.

Dalam pengembangan perkara ini, KPK diketahui kembali menjerat hakim agung MA atas nama Gazalba Saleh. Meski begitu, lembaga antirasuah belum mengumumkan sampai saat ini kepada publik dalam konferensi pers.

Tim Satgas KPK pun sudah melakukan serangkaian penggeledahan di Mahkamah Agung. Lokasi yag disasar pun yakni dua ruangan hakim agung serta ruangan sekretaris MA.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Terima Laporan Dugaan Korupsi di PT. TransJakarta, KPK: Kami Verifikasi dan Telaah

Terima Laporan Dugaan Korupsi di PT. TransJakarta, KPK: Kami Verifikasi dan Telaah

News | Selasa, 15 November 2022 | 13:33 WIB

Nurul Ghufron Gugat UU KPK ke MK, Johanis Tanak: Hak Siapa Saja yang Merasa Kepentingannya Dirugikan

Nurul Ghufron Gugat UU KPK ke MK, Johanis Tanak: Hak Siapa Saja yang Merasa Kepentingannya Dirugikan

News | Selasa, 15 November 2022 | 13:03 WIB

MA Disebut Sarang Koruptor, Pakar Hukum: KY Tak Kerja Apa-apa Harusnya yang Tangkap Hakim Agung Itu KY

MA Disebut Sarang Koruptor, Pakar Hukum: KY Tak Kerja Apa-apa Harusnya yang Tangkap Hakim Agung Itu KY

News | Selasa, 15 November 2022 | 12:19 WIB

Respons 'Panas' Jubir MA Usai Desmond J Mahesa Sebut Mahkamah Agung Sarang Koruptor: Berlebihan!

Respons 'Panas' Jubir MA Usai Desmond J Mahesa Sebut Mahkamah Agung Sarang Koruptor: Berlebihan!

News | Selasa, 15 November 2022 | 08:41 WIB

KPK Tak Menutup Kemungkinan Jemput Bola Soal Isu Dugaan Tambang ilegal di Kaltim

KPK Tak Menutup Kemungkinan Jemput Bola Soal Isu Dugaan Tambang ilegal di Kaltim

News | Senin, 14 November 2022 | 21:24 WIB

Nurul Ghufron Gugat UU KPK ke MK Terkait Batas Umur Calon Pimpinan KPK

Nurul Ghufron Gugat UU KPK ke MK Terkait Batas Umur Calon Pimpinan KPK

News | Senin, 14 November 2022 | 20:32 WIB

Terkini

Aktivis Sambut Seruan Dasco: Persatuan Nasional Lebih Krusial daripada Opini Disharmoni

Aktivis Sambut Seruan Dasco: Persatuan Nasional Lebih Krusial daripada Opini Disharmoni

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:35 WIB

Solusi Macet Jakarta? DKI Bangun Flyover Latumenten dan Bintaro Puspita Hingga 2030

Solusi Macet Jakarta? DKI Bangun Flyover Latumenten dan Bintaro Puspita Hingga 2030

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:30 WIB

Pemprov DKI Siap Siaga Hadapi KLB Keracunan Pangan, Perketat Pengawasan MBG di Sekolah

Pemprov DKI Siap Siaga Hadapi KLB Keracunan Pangan, Perketat Pengawasan MBG di Sekolah

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:30 WIB

Sandiaga Uno Sebut Ekonomi Hijau Kunci Utama Ciptakan Lapangan Kerja Masa Depan

Sandiaga Uno Sebut Ekonomi Hijau Kunci Utama Ciptakan Lapangan Kerja Masa Depan

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:20 WIB

Ngaku Jadi Korban 'Deepfake' AI, Rismon Sianipar Bantah Fitnah Jusuf Kalla: Itu Video Rekayasa!

Ngaku Jadi Korban 'Deepfake' AI, Rismon Sianipar Bantah Fitnah Jusuf Kalla: Itu Video Rekayasa!

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:20 WIB

Bantah Terima Uang Miliaran, Rismon Sianipar Ungkap Alasan Pilih Damai di Kasus Ijazah Jokowi

Bantah Terima Uang Miliaran, Rismon Sianipar Ungkap Alasan Pilih Damai di Kasus Ijazah Jokowi

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:18 WIB

Legislator Golkar Tagih Revisi UU Pemilu: Banyak Putusan MK Mendesak Segera Ditindaklanjuti

Legislator Golkar Tagih Revisi UU Pemilu: Banyak Putusan MK Mendesak Segera Ditindaklanjuti

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:09 WIB

Ketegangan di Yerusalem Meningkat usai Pemasangan Pintu Besi di Kawasan Bersejarah

Ketegangan di Yerusalem Meningkat usai Pemasangan Pintu Besi di Kawasan Bersejarah

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:07 WIB

Di Balik Layar OTT KPK: Membongkar Gurita Sindikasi 'Jatah Preman' Kepala Daerah Lewat Ajudan

Di Balik Layar OTT KPK: Membongkar Gurita Sindikasi 'Jatah Preman' Kepala Daerah Lewat Ajudan

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:06 WIB

Menteri PPPA: Hentikan Normalisasi Candaan Merendahkan Martabat Perempuan

Menteri PPPA: Hentikan Normalisasi Candaan Merendahkan Martabat Perempuan

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:03 WIB