Menteri PPPA: Hentikan Normalisasi Candaan Merendahkan Martabat Perempuan

Suara.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menyoroti maraknya fenomena candaan yang merendahkan perempuan. Apalagi kini marah terjadi di ruang digital bahkan lingkungan akademik.

Hal ini sekaligus berkaca pada kasus pelecehan seksual yang dilakukan 16 mahasiswa FH UI. Menurutnya, tindakan tersebut tidak bisa dianggap sepele sebab berdampak langsung pada hilangnya rasa aman bagi para korban.

"Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak menormalisasi candaan yang melecehkan. Kemudian pencegahan ini bisa dimulai dari kesadaran bersama untuk menjaga ruang yang aman, setara, dan bebas dari kekerasan," kata Arifah saat konferensi pers secara daring, Rabu (15/4/2026).

Arifah menekankan bahwa sering kali pelaku berdalih hanya sedang bersenda gurau untuk menambah keakraban. Namun, ia mengingatkan bahwa setiap individu memiliki batas kehormatan yang harus dihormati.

Ia mengingatkan bahwa fandaan yang tidak diterima oleh pihak lain dapat diindikasikan sebagai bentuk pelecehan.

"Memang kadang seseorang menganggap itu sebuah bercanda ya kalimat-kalimat yang untuk menambah keakraban tapi di sisi lain harusnya juga memperhatikan martabat, kemudian hak, dan juga kehormatan seseorang ketika seseorang melayangkan candaan yang itu bisa berpengaruh secara psikologis," ungkapnya.

Lebih lanjut, Menteri PPPA menyatakan bahwa jika candaan-candaan yang merendahkan ini terus dibiarkan tanpa adanya teguran atau tindakan, maka perilaku tersebut akan terus berulang dan meluas.

Di sisi lain keberanian korban untuk melapor pun menjadi titik balik penting untuk memutus rantai normalisasi tersebut.

"Ketika si mahasiswi ini tidak menyampaikan, mungkin candaan-candaan yang merendahkan ini akan semakin banyak. Tapi dengan adanya peristiwa ini [FH UI] mungkin ini menjadi pengingat kita semua," ungkapnya.

Terkait proses penanganan kasus FH UI sendiri, pihak kementerian mendorong agar kampus bertindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan.

Hal ini bertujuan agar tercipta lingkungan akademik yang benar-benar menjunjung tinggi etika dan martabat setiap manusia tanpa pengecualian.

"Setiap pelaku harus ditindak tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa pandang bulu. Kami menegaskan bahwa kekerasan seksual dalam bentuk apa pun termasuk percakapan tertutup tidak dapat ditoleransi," tegasnya.

Di sisi lain, KemenPPPA turut memastikan bahwa pendampingan psikologis bagi korban menjadi prioritas utama guna memulihkan rasa aman.

"Ini penting sekali untuk kita semua karena memang ini yang dianggap bercandaan tapi bila seseorang ini tidak terima dengan candaan tersebut memang bisa menjadi hal yang diindikasikan sebagai hal-hal yang tidak berkenan untuk yang menerima candaan tersebut gitu," pungkasnya.