Infografis
Suara.com - Pemprov DKI Jakarta bersama pemerintah pusat terus berupaya menjaga ketersediaan dan kestabilan harga pangan di Jakarta. Pemprov DKI menugaskan PT Food Station Tjipinang Jaya (FSTJ) untuk menjaga pasokan beras di Jakarta. Bersama Perum Bulog, FSTJ pun berkomitmen menjaga stabilitas harga pangan, khususnya beras, melalui program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH).
Direktur Utama PT FSTJ, Pamrihadi Wiraryo, menyatakan, salah satu upaya yang dilakukan adalah menambah pasokan beras ke pasar, bekerja sama dengan Koperasi Pedagang Pasar Induk Cipinang (KOPPIC), Persatuan Penggilingan Padi (PERPADI), dan Badan Pangan Nasional (BPN).
Dia mengungkapkan, penyaluran beras KPSH melibatkan 64 pedagang di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) dan sudah disalurkan 1.400 ton pada Oktober 2022. Pihaknya pun menargetkan penyaluran beras 3.000 ton per minggu.
“Melalui penambahan pasokan per minggu 3.000 ton, kami yakin akan menahan kenaikan harga beras. Kita juga meemantau terus menerus berdasarkan pencatatan harga beras, meski cenderung mengalami kenaikan,” ujarnya.
Pamrihadi menjelaskan, pihaknya akan memperkuat penyediaan cadangan pangan, seperti gabah dan beras. Bahkan, menyediakan beras fortifikasi pada 2023 mendatang, dalam rangka mendukung program ketahanan pangan.
Pihaknya juga akan terus melanjutkan pengembangan budidaya tanam untuk beberapa area dengan luas 1.000 hektare, selain memperkuat program kontrak farming dengan daerah penghasil beras seluas 10.000 hektare.
"Pada dasarnya kami siap menjadi garda terdepan bila terjadi krisis pangan pada masa mendatang serta mencari sumber pendanaan selain Penyertaan Modal Daerah (PMD)," katanya.
Menurut Pamrihadi, selain beras, cadangan pangan seperti gula pasir, tepung terigu, minyak goreng, jagung, serta kopi akan tetap terjaga dan terpenuhi. Pihaknya berkomitmen menjaga keseimbangan dan keterjangkauan harga, suplai pangan, distribusi berkesinambungan, serta standarisasi harga dan kualitas.
"Rencana kerja 2023, kami telah mendapatkan dukungan dari anggota dewan. Dalam hal ini, kami mendapatkan PMD sebesar Rp 89 miliar," terangnya.
Pamrihadi menambahkan, pihaknya sedang berproses mengubah badan hukum dari Perseroan Terbatas (PT) Food Station Tjipinang Jaya menjadi Perseroan Daerah (Perseroda). Perubahan badan hukum ini untuk mengoptimalkan upaya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, melalui berbagai upaya dari hulu sampai hilir.
