Suara.com - Pemprov DKI Jakarta bersama pemerintah pusat terus berupaya menjaga ketersediaan dan kestabilan harga pangan di Jakarta. Pemprov DKI menugaskan PT Food Station Tjipinang Jaya (FSTJ) untuk menjaga pasokan beras di Jakarta. Bersama Perum Bulog, FSTJ pun berkomitmen menjaga stabilitas harga pangan, khususnya beras, melalui program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH).
Direktur Utama PT FSTJ, Pamrihadi Wiraryo, menyatakan, salah satu upaya yang dilakukan adalah menambah pasokan beras ke pasar, bekerja sama dengan Koperasi Pedagang Pasar Induk Cipinang (KOPPIC), Persatuan Penggilingan Padi (PERPADI), dan Badan Pangan Nasional (BPN).
Dia mengungkapkan, penyaluran beras KPSH melibatkan 64 pedagang di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) dan sudah disalurkan 1.400 ton pada Oktober 2022. Pihaknya pun menargetkan penyaluran beras 3.000 ton per minggu.
“Melalui penambahan pasokan per minggu 3.000 ton, kami yakin akan menahan kenaikan harga beras. Kita juga meemantau terus menerus berdasarkan pencatatan harga beras, meski cenderung mengalami kenaikan,” ujarnya.
Pamrihadi menjelaskan, pihaknya akan memperkuat penyediaan cadangan pangan, seperti gabah dan beras. Bahkan, menyediakan beras fortifikasi pada 2023 mendatang, dalam rangka mendukung program ketahanan pangan.
Pihaknya juga akan terus melanjutkan pengembangan budidaya tanam untuk beberapa area dengan luas 1.000 hektare, selain memperkuat program kontrak farming dengan daerah penghasil beras seluas 10.000 hektare.
"Pada dasarnya kami siap menjadi garda terdepan bila terjadi krisis pangan pada masa mendatang serta mencari sumber pendanaan selain Penyertaan Modal Daerah (PMD)," katanya.
Menurut Pamrihadi, selain beras, cadangan pangan seperti gula pasir, tepung terigu, minyak goreng, jagung, serta kopi akan tetap terjaga dan terpenuhi. Pihaknya berkomitmen menjaga keseimbangan dan keterjangkauan harga, suplai pangan, distribusi berkesinambungan, serta standarisasi harga dan kualitas.
"Rencana kerja 2023, kami telah mendapatkan dukungan dari anggota dewan. Dalam hal ini, kami mendapatkan PMD sebesar Rp 89 miliar," terangnya.
Pamrihadi menambahkan, pihaknya sedang berproses mengubah badan hukum dari Perseroan Terbatas (PT) Food Station Tjipinang Jaya menjadi Perseroan Daerah (Perseroda). Perubahan badan hukum ini untuk mengoptimalkan upaya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, melalui berbagai upaya dari hulu sampai hilir.
"Kami diamanatkan untuk memperdalam dan menjabarkan tentang proses kerja dari hulu sampai hilir," ucapnya.
Terkait pemasaran, sambung Pamrihadi, saat ini pihaknya sedang melakukan penetrasi pasokan ke Kalimantan Timur, bekerja sama dengan PT Sinar Pangan Borneo yang mengusung brand FS Borneofood.
"Diharapkan tahun depan kita dapat menjamah seluruh wilayah Kalimantan, ditambah Bali. Kami juga sedang menyiapkan kerja sama dengan calon pembeli dari Arab Saudi, agar perluasan market kita bisa ke mancanegara," tuturnya.
Tinjauan Ke Cipinang
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, bersama Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, dan Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, meninjau Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, pada 7 November 2022. Turut hadir pula Kepala Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri, Perum Bulog, Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya, serta pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
