Infografis
Suara.com - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menolak peninjauan kembali (PK) yang diajukan terpidana kasus pembunuhan berencana Jessica Kumala Wongso.
Jessica juga pernah mengajukan PK dan ditolak. Dia tetap dinyatakan bersalah dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin dengan sianida.
“Amar putusan: Tolak,” demikian dikutip dari laman resmi PN Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).
Putusan ini dilakukan oleh Ketua Majelis Dwiarso Budi Santiarto dengan Anggota Majelis Yanto dan Achmat Setyo Pudjoharsoyo.
Bebas Bersyarat
Sebelumnya, Jessica dinyatakan bebas bersyarat usai menjalani pidana penjara selama delapan tahun di Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur sejak Minggu (18/8/2024).
Kepala Kelompok Kerja Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Deddy Eduar Eka Saputra menjelaskan Jessica mendapatkan remisi 58 bulan 30 hari.
![Jessica Kumala Wongso alias Jessica Wongso saat menggelar konferensi pers soal bebas bersyarat di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (18/8/2024). [Suara.com/Tiara Rosana]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/08/18/91368-jessica-kumala-wongso-alias-jessica-wongso.jpg)
"Selama menjalani pidana, yang bersangkutan telah berkelakuan baik berdasarkan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana dengan total mendapat Remisi sebanyak 58 bulan 30 hari," kata Deddy dalam keterangannya, Minggu (18/8/2024).
Jessica harus melakukan wajib lapor selama mnjalani bebas bersyarat sampai Maret 2032.
"Selama menjalani PB, yang bersangkutan wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara dan akan menjalani pembimbingan hingga 27-03-2032," ujar Deddy.
Baca Juga: Pidato Kenegaraan 15 Agustus: Gaji Naik 280 Persen, Ini Tantangan Berat Hakim dari Prabowo!
Diketahui, Jessica Kumala Wongso telah dinyatakan bersalah dalam kasus pembunuhan Mirna dengan memasukkan sianida ke dalam es kopi.
Untuk itu, Jessica divonis hukuman 20 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 27 Oktober 2016.
Kemudian pada Juni 2017 dan Desember 2018, Jessica mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Namun, dua upaya tersebut ditolak MA.
