Sekjen Golkar Lodewijk Singgung Konflik Dewan Kolonel PDIP: Itu Penggalangan Opini Sangat Merusak

Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Lodewijk F Paulus, menyinggung dinamika atau konflik yang terjadi internal PDI Perjuangan, terutama soal adanya Dewan Kolonel vs Dewan Kopral.

Hal itu disampaikan Lodewijk dalam acara pembukaan Pendidikan Politik Bidang Komunikasi dan Informasi DPP Partai Golkar di Hotel Sultan Jakarta, Senin (21/11/2022).

Lodewijk awalnya menyampaikan, bahwa bidang media penggalangan opini memiliki tugas setara operasi intelijen.

"Media Penggalangan Opini, penggalangan narasi, penggalanhan adalah operasi intelijen paling tinggi. Tidak semua bisa lakukan pemggalangan, yang bisa hanya dari Kodam, pelaksana Kopassus," kata Lodewijk.

Menurutnya, dalam penggalangan ada tiga pola yang harus diterapkan yakni pertama, biarkan publik berpikir, kedua, biar publik memutuskan kemudian yang ketiga, biarkan mereka bertarung.

Ia mengatakan, biarkan publik berpikir dan memutuskan untuk memilih Partai Golkar dan memilih Airlangga Hartarto menjadi calon presiden.

"Kita ingin bukan hanya mereka berpikir tapi pastikan mereka memutuskan memilih Partai Golkar untuk memilih Airlangga Hartarto," ungkapnya.

Lebih lanjut, Lodewijk kemudian menyindir dinamika atau konflik yang terjadi di PDIP. Menurutnya, pola penggalangan dengan let them fight atau biarkan mereka bertarung telah terjadi di Indonesia, seperti apa yang terjadi di PDIP.

"Let them fight, apakah terjadi di Indonesia? Terjadi nggak? Terjadi. Lihat ada partai lain, dampak dari penggalangan. Seorang Gubernur dengan seorang pejabat tinggi partai ribut," tuturnya.

Lodewijk menilai, dinamika atau konflik yang terjadi di PDIP merupakan penggalangan opini yang sangat dasyat dan merusak.

"Pernah tahu kan? Dan sampai sekarang. Sampai dipanggil, diberikan tegoran, itu artinya let them fight. Sehingga terbentuk dewan kopral dan dewan kolonel. Betapa dahsyatnya penggalangan opini. Sangat merusak. Sangat sakit," pungkasnya.

Dinamika PDIP

Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo secara resmi telah dijatuhi sanksi keras dan terakhir oleh DPP PDIP bidang kehormatan partai buntut menyatakan dukungan ke Ganjar Pranowo. Namun suasana pembacaan sanksi ke FX Rudy ini sangat emosional.

Berdasarkan pantauan Suara.com, pembacaan sanksi dilakukan langsung oleh Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun disaksikan oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dan FX Rudy.

Komarudin mengawali pembacaan sanksi dengan nada yang berat. Tampak ia menahan emosinya, sebab FX Rudy merupakan teman seperjuangannya di PDIP.

"Pemeriksaan terhadap Pak Rudy memang agak sedikit lama karena sebagai kader senior, dan Pak Rudy sebagai teman seperjuangan," kata Komarudin di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Rabu (26/10/2022).

Meski merasa sangat emosional, Komarudin harus profesional dan tegas menjatuhi sanksi terhadap Rudy.

"Tapi, dalam posisi ini saya harus tegas, Saya tidak pandang bulu, karena anda adalah teman perjuangan saya, bagian dari sejarah partai," tuturnya.

Komarudin akhirnya menjatuhi sanksi keras dan terakhir terhadap Rudy. Rudy dianggap melanggar keputusan Kongres PDIP 2019 terkait dengan urusan capres-cawapres menjadi ranah Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputeri.

"Setelah dilakukan klarifikasi tadi, saudara dinyatakan melanggar keputusan kongres yang telah diputuskan bahwa semua menyangkut calon presiden dan wakil presiden adalah kewenangan ibu Megawati Soekarnoputri, seluruh kader tertib, tanpa kecuali," ujarnya.

"Karena pak Rudy ini adalah kader senior, maka tentu sanksi juga harus lebih berat. Karena itu kita jatuhkan sanksi peringatan keras dan terakhir pada saudara FX Rudyatmo," sambungnya.

Adapun Rudy yang mendengar pembacaan sanksi dirinya tampak menganggukan kepalanya tanda menerima. Ia sempat menyatakan kata siap.

"Siap," kata Rudy sambil mengangguk kepala.

Surat pemberian sanksi pun diberikan secara simbolik ke Rudy. Nampak Rudy mengacungkan salam metal dalam prosesi tersebut.

Ganjar Kena Sanksi

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akhirnya dijatuhi sanksi teguran lisan oleh DPP PDIP buntut ucapannya siap nyapres demi bangsa dan negara. Keputusan itu diambil usai Ganjar penuhi panggilan klarifikasi atas ucapannya tersebut di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/10/2022).

Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun, menjelaskan, bahwa Ganjar telah memberikan klarifikasinya soal ucapan siap nyapres tersebut.

Ia menyebut, dalam ucapan Ganjar itu dinilai memang tidak melanggar apa pun aturan partai, namun ucapannya menimbulkan multitafsir.

"Tadi dia sudah sampaikan, dan setelah kami menilai dari aturan-aturan organisasi, meskipun beliau tidak melanggar aturan organisasi tapi pernyataan ini menimbulkan multitafsir di publik," kata Komarudin usai pertemuan klarifikasi di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/10/2022).

Kendati begitu, kata Komarudin, bidang kehormatan DPP PDIP tetap menjatuhi sanksi kepada Ganjar. Hanya saja sanksi itu hanya berupa teguran lisan saja.

"Supaya keadilan di partai itu ditegakkan kepada seluruh anggota dari Sabang sampai Merauke, maka kami, saya sampaikan jatuhkan sanski sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader," ungkapnya.

Komarudin menilai alasan dijatuhi sanksi tersebut, lantaran Ganjar dinilai bukan merupakan kader baru di PDIP. Sebagai kader senior Ganjar diminta lebih berdisiplin.

Dewan Kolonel

Selain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang dikenai sanksi teguran lisan buntut ucapan siap nyapres, DPP PDIP juga menjatuhi hukuman atau sanksi keras terhadap sejumlah kader PDIP lainnya yang terlibat dalam pembentukan Dewan Kolonel untuk menyokong Puan Maharani maju di Pilpres 2024.

"Kami jatuhkan sanksi kepada teman-teman yang menamakan diri sebagai Dewan Kolonel, antara lain Pak Trimedya Panjaitan, kemudian Pak Johan Budi, Masinton, Pak Prof Hendrawan," kata Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan, Komarudin Watubun di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/10/2022).

Ia menyampaikan, para kader yang terlibat dalam Dewan Kolonel dikenai sanksi keras lantaran dianggap telah melakukan kegiatan di luar Anggaran Dasar Anggaran Rumat Tangga (AD/ART) partai.

"Kenapa mereka ini langsung dijatuhkan sanksi terakhir, sanksi keras dan terakhir? Karena mereka lakukan kegiatan di luar AD/ART Partai," ungkapnya.

Lebih lanjut, Komarudin mengatakan, para kader yang terkait dengan Dewan Kolonel sebelumnya sudah diberikan peringatan pertama. Sampai akhirnya kini dikenai sanksi keras.