Ilmu Hidrologi Memudahkan Pembangunan Jalan Pada Masa Perubahan Iklim

Suara.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, fenomena La Nina mengakibatkan cuaca ekstrem di Indonesia, terutama saat musim hujan. Karenanya Indonesia harus bisa menghasilkan infrastruktur yang lebih tangguh dan tahan bencana.

Salah satunya dengan memanfaatkan ilmu hidrologi. Sebab cabang ilmu geografi yang mempelajari seputar pergerakan, distribusi, dan kualitas air yang ada dibumi serta siklus hidrologi dan sumber daya air akan memudahkan dalam pembangunan infrastruktur yang sesuai kondisi iklim saat ini.

"Para pengembang jalan dan jembatan harus selalu aware dengan water related disaster. Terutama karena musim hujan sekarang durasinya lebih pendek tapi intensitasnya lebih besar karena perubahan iklim," papar Basuki dalam seminar internasional "Climate Change, Resilience, and Disaster Management For Roads" di Yogyakarta, Selasa (22/11/2022). 

Menurut Basuki, ilmu hidrologi bisa menjadi salah satu referensi pengelolaan dampak iklim dan ketahanan jalan. Melalui pendekatan dan kasus studi dari berbagai negara, pembangunan infrastruktur pun perlu difokuskan pada tiga hal yaitu kualitas, keberlanjutan lingkungan, dan estetika.

"Dalam pembangunan jalan dan jembatan juga mengacu pada tiga hal itu, terutama drainasenya. Karena musuh utama pembangunan jalan itu hanya air, air, dan air. Makanya road engineer juga harus menguasai ilmu hidrologi," tandasnya.

Basuki menambahkan, dalam langkah-langkah struktural pembangunan infrastruktur jalan, Kementerian PUPR berkonsentrasi pada empat strategi utama. Yaitu berfokus pada pengembangan dan rehabilitasi sistem drainase dan pengelolaan banjir dengan kapasitas jalan yang lebih tinggi.

Selain itu memperkuat kemantapan lereng dan menerapkan perlindungan lereng untuk mencegah keruntuhan lereng pada jaringan jalan. Pembangunan perkerasan jalan yang lebih tahan lama untuk menghadapi musim hujan yang lebih lama juga dilakukan.

"Pembangunan juga harus melindungi jembatan jalan dari kerusakan gerusan akibat perubahan iklim dan cuaca ekstrim," ungkapnya.

Sementara pada sisi non-struktural, Kementerian PUPR berkomitmen untuk terus memanfaatkan transformasi digital untuk proyek konstruksi yang lebih efisien dan cerdas. Diantaranya dengan penerapan penggunaan Building Information System (BIM) di proyek-proyek jalan tol.

"Diantaranya di Tol Semarang Demak," jelasnya.

Bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pun, Kementerian PUPR juga berkomitmen membentuk satuan tugas tanggap darurat. Kerjasama dilakukan untuk menjaga agar infrastruktur termasuk jaringan jalan tetap terhubung dan berfungsi setelah terkena bencana bencana.

Pemanfaatan data meteorologi dari BMKG juga menjadi dasar dalam merespon risiko bencana terkait hidrometeorologi pada infrastruktur jalan.

"Untuk bencana alam, kita menjadi sub sistem dari BNPB. Yang rusak ringan dan sedang diberikan bantuan stimulan oleh BNPB, sedangkan yang rusak berat dan relokasi dibangun oleh PUPR," ungkapnya.

Dalam seminar ini, hadir Sekretaris Jenderal PIARC Patrick Mallejacq, Presiden REAAA Kim Sun-Hwang, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR sekaligus Ketua HPJI Hedy Rahadian, Prof. Andrew Quinn dari Universitas Birmingham, dan Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja.

Kontributor : Putu Ayu Palupi