Belum Seminggu, Anwar Ibrahim Sudah Bikin 6 Gebrakan Baru: Tolak Gaji hingga Ogah Naik Mobil Dinas

Farah Nabilla
Belum Seminggu, Anwar Ibrahim Sudah Bikin 6 Gebrakan Baru: Tolak Gaji hingga Ogah Naik Mobil Dinas
Anwar Ibrahim (MOHD RASFAN / POOL / AFP)

Anwar Ibrahim menolak fasilitas Perdana Menteri Malaysia. Berikut ini beberapa gebrakannya dari tolak gaji, mobil dinas, dan perbaiki hubungan dengan Indonesia.

"Pikirkan apa yang dapat Anda hemat - RM100, RM1000, RM10.000 - yang dapat diberikan kepada orang miskin. Saya mulai dengan komitmen untuk tidak mengambil gaji, tapi yang penting jangan menyia-nyiakan dana yang kita punya," ujarnya.

Anwar juga menambahkan, “Ini adalah pesan kepada semua pimpinan departemen untuk mengingat bahwa dalam situasi saat ini kita harus memulai budaya baru. Jangan gunakan uang pemerintah untuk fasilitas kita sendiri,”

Melansir dari New Straits Times, besaran gaji Perdana Menteri Malaysia mencapai RM 80.000 atau Rp280.8 juta dengan kurs Rp3.510 per Ringgit Malaysia.

4. Perampingan Kabinet

Baca Juga: Ian Kasela Beberkan Peristiwa Penyekapan dan Ancaman Pembunuhan yang Menimpa Band Radja di Malaysia

Dalam konferensi pers, Anwar menyampaikan ia akan membentuk kabinet pemerintahan yang lebih ramping. Ia mendorong agar instansi pemerintah segera menggelar pertemuan pada Senin (28/11).

5. Menjamin Upah Keluarga

Pemimpin Koalisi Pakatan Harapan itu  menyampaikan bahwa pengangkatannya sebagai Perdana Menteri Malaysia pada Kamis (24/11) lalu, ia akan memprioritaskan untuk mengatasi inflasi dan peningkatan biaya hidup.

Pasalnya, menurut Free Malaysia Today, perekonomian Malaysia sedang dalam kondisi kurang baik. Pertumbuhan ekonomi Malaysia hanya berkisar pada 4% hingga 5% menjelang 2023.

Anwar juga menyampaikan akan berjanji mendongkrak ekonomi rumah tangga rakyat prasejahtera. Ia berjanji dan menjamin bahwa setiap keluarga setidaknya mendapat upah RM2.200 atau Rp7.562.734.

Baca Juga: Cakra Khan Ungkap Profesi Lamanya Sebelum Menjadi Penyanyi, Tapi Dipecat Gegara Ini

6. Perbaiki Hubungan Ketenagakerjaan dengan Indonesia