Suara.com - Penentangan RUU Omnibus Law Kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan ternyata tidak terjadi tanpa alasan. Sederet poin penting pada RUU ini disoroti oleh peserta dan koordinator aksi, sehingga menjadi aspirasi utama yang disampaikan. Poin-poin RUU Omnibus Law Kesehatan yang ditentang nakes akan dijelaskan secara singkat di sini.
Terdapat setidaknya empat aspirasi dan poin yang disampaikan oleh peserta aksi terkait RUU Omnibus Law Kesehatan ini.
1. Tidak Dibuat secara Transparan
Diungkapkan bahwa dilihat dari pembuatannya, RUU Omnibus Law Kesehatan ini tidak melalui proses yang transparan. Proses yang terjadi pada program legislasi nasional terkesan sembunyi-sembunyi dan tertutup sehingga dianggap cukup mencurigakan.
Idealnya proses pembuatan kebijakan dilakukan secara terbuka dan melibatkan orang-orang yang kompeten di bidang regulasi tersebut. Proses yang tertutup dapat memicu kecurigaan, dan mengindikasikan ada yang tidak beres di dalam RUU tersebut.
2. Dibuat Tanpa Adanya Naskah Akademik yang Kuat
Juru bicara Aliansi Nasional Nakes dan Mahasiswa Kesehatan Seluruh indonesia, Mahesa Pranadipa, mengungkapkan bahwa RUU ini juga dibuat tanpa adanya naskah akademik yang kuat. Penjelasan mengenai dasar filosofis, dasar yuridis, dan sosiologisnya tidak didapatkan dengan relevan.
Mengingat kesehatan masyarakat Indonesia adalah tanggung jawab negara berdasarkan amanat dari UUD 1945, maka idealnya penyusunan regulasi terkait hal ini melibatkan pula komponen bangsa, organisasi profesi, ikatan mahasiswa kedokteran, dan institusi terkait lainnya.
3. Poin Ketiga, Indikasi Adanya Upaya Liberalisasi dan Kapitalisasi Kesehatan
Pada beberapa regulasi yang ada di RUU tersebut, dinilai ada upaya pembebasan tanpa kontrol sama sekali tanpa memperhatikan mutu pelayanan kesehatan. Hal ini juga dianggap sebagai hal yang berbahaya untuk kemaslahatan orang banyak, karena terkait dengan faktor kesehatan.
Idealnya regulasi menyangkut sektor kesehatan mendapat perhatian penuh dan memiliki standar jelas, sehingga apa yang diterima masyarakat untuk pelayanan kesehatan benar-benar sudah terukur dengan baik dan berstandar sesuai dengan penilaian akurat.
4. Terakhir, Substansi Penghapusan Peran Organisasi Profesi
Terakhir yang menjadi sorotan peserta aksi adalah bahwa adanya substansi yang membahas mengenai penghapusan peran organisasi profesi di dalam berbagai sektor. Mulai dari pengawasan, pembinaan, penerbitan rekomendasi, hingga pada surat tanda registrasi.
Surat tanda registrasi sendiri hingga saat ini berfungsi untuk registrasi tenaga kesehatan sesuai dengan bidang konsilnya masing-masing. Surat ini kemudian akan dievaluasi setiap lima tahun, sehingga kualitas nakes tetap terjaga.
Itu tadi poin-poin RUU Omnibuslaw Kesehatan yang ditentang nakes yang menjadi peserta aksi demo.
