Suara.com - Analis komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mengkritik pernyataan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Benny Ramdhani yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.
"Video Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Benny Ramdhani yang meminta izin di depan Presiden Joko Widodo untuk bertempur melawan serangan lawan tentu sangat tidak layak," kata Jamiluddin, Kamis (1/12/2022).
Sebelumnya, di hadapan Presiden Jokowi, Benny yang merupakan relawan Barikade 98 menyatakan kesiapan sukarelawan untuk bertempur menghadapi serangan lawan Jokowi yang masih berlangsung dan jika tidak diizinkan untuk bertempur, Benny mengusulkan kepada Presiden agar melakukan tindakan hukum.
Jamiluddin mengatakan sukarelawan tidak tepat menyampaikan hal demikian kepada Presiden.
Pernyataan itu, menurut Jamiluddin, justru mengesankan Benny hidup di negara otoriter yang membenarkan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian masalah.
"Padahal Benny sekarang hidup dan berkiprah dalam negara demokrasi. Penyelesaian berbagai persoalan seharusnya melalui dialog dan musyawarah," kata dia.
Jamiluddin mengatakan dengan mengeluarkan pernyataannya seperti itu, Benny dia anggap tidak layak memimpin instansi pemerintah. Benny dinilai tak sesuai watak pemimpin di era reformasi yang mengedepankan demokrasi.
"Karena itu, sepantasnya Jokowi mencopot Benny sebagai Kepala BP2MI. Hal itu diperlukan agar instansi pemerintah tidak ada dipimpin orang yang menyukai kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Orang seperti ini tidak sejalan dengan semangat reformasi," kata dia.
Setelah pernyataannya mengundang pro dan kontra, Benny mengatakan bahwa video yang beredar dan didengarkan sejumlah pihak, bukan video yang utuh sehingga pesannya tidak dipahami seluruhnya.
Baca Juga: Pakar soal 'Ancaman' Benny Ramdhani: Pejabat Negara Kok Bicara Tempar Tempur?
"Jadi itu bukan acara tertutup, tapi saya yakin video itu adalah video yang tidak utuh. Kalau utuh kan seharusnya keseluruhan dong, dari mulai pertama sampai selesai kurang lebih 40 menit, harusnya dimuat secara utuh dan yang menyampaikan aspirasi, pandangan masalah, saran, usul kepada Presiden kan tidak hanya saya," kata Benny ditemui di Senayan, Senin (28/11/2022).
