Suara.com - Seakan tak jenuh menjadi sorotan karena berbagai kontroversi, kini Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan kembali jadi sorotan. Ini setelah ia itu disebut menitipkan keponakannya untuk menjadi mahasiswa di Universitas Lampung atau Unila.
Bahkan, pria yang akrab disapa Zulhas itu kabarnya memberikan infaq untuk memuluskan keponakannya berkuliah di Unila.
Diketahui, sebelumnya Zulhas merupakan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia (MPR RI) untuk periode 2019-2024. Zulhas juga merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN).
Pria kelahiran Lambung, 31 Agustus 1962 ini dikenal sebagai politikus yang kenyang asam garam pengalaman di ranah politik. Berbagai kursi legislatif maupun eksekutif sudah pernah dirasakan oleh Zulhas.
Selama berkarier di ranah politik, Zulhas juga sempat dikaitkan dengan beberapa kontroversi. Oleh karenanya, penitipan keponakan di Unila ini bukan kontroversi pertama bagi Zulhas.
Berikut deretan kontroversi dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan:
Kontroversi banyaknya alih fungsi hutan
Pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)l, Zulkifli Hasan diberi amanah mengemban jabatan sebagai Menteri Kehutanan. Jabatan tersebut ia pegang sejak 22 Oktober 2009 sampai dengan 1 Oktober 2014.
Sebagaimana dilansir dari data resmi KLHK, pada era SBY tersebut pemerintah sudah menerbitkan 2.312.602 hektar dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2014. Zulhas menjabat pada tahun 2009-2014 dan MS Kaban yang menjabat sebelumnya yaitu pada tahun 2004-2009.
Baca Juga: PAN Bantah Zulkifli Hasan Pernah Titip Keponakan Masuk Fakultas Kedokteran Unila
Diketahui, organisasi nirlaba Greenomics sempat merilis data, dari jumlah area pelepasan hutan pada era dua periode SBY tersebut, tercatat sebanyak 1,64 juta hektare dikeluarkan pada era Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.
Jumlah tersebut jauh lebih banyak dibandingkan pada era pemerintahan BJ Habibie (1998-1999), yaitu seluas 763.041 hektare, Abdurrahman Wahid (1999-2001) seluas 164.147 hektare, Megawati Soekarnoputri (2001-2004) seluas 3.702 hektare.
Sementara itu, berdasarkan catatan dari KLHK, sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi (2014-2020), jumlah pelepasan kawasan hutan yaitu seluas 619.357 hektare.
Dan jumlah kawasan hutan yang dilepas di era SBY hanya kalah dari Presiden Soeharto, dimana sepanjang tahun 1984-1998, terdapat 3.468.801 hektare hutan yang dilepas oleh pemerintah.
Oleh karenanya, dilihat dari data tersebut, jumlah IPPKH melonjak di dua periode pemerintahan SBY dengan luas mencapai 322.169 ha yang meliputi peruntukkan tambang 305.070 ha dan 17.097 ha sebagai kawasan non-tambang atau yang terbesar dibanding 5 Presiden Indonesia lainnya.
Dikritik Harrison Ford
