REGIONAL:
Suara.com - Politisi PDIP Masinton Pasaribu, mengatakan, bahwa semua kepala daerah harus menghormati tatanan dasar bernegara. Masinton mengatakan tak boleh ada kepala daerah mengeluarkan kalimat ancaman untuk bergabung dengan negara lain, lantaran dianggap sangat tidak etis.
Pernyataan Masinton itu menyusul adanya pernyataan Bupati Kepulauan Meranti, M Adil meluapkan amarahnya kepada Kementerian Keuangan terkait pembagian dana bagi hasil (DBH) minyak. Bahkan, ia mengancam terkait angkat senjata hingga menyinggung bahwa Meranti pindah ke negara tetangga, alias Malaysia.
"Sebagai pejabat negara yang bertugas di daerah dan sebagai kepala daerah juga harus menghormati tatanan dasar bernegara," kata Masinton ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (12/12/2022).
"Bicara tentang NKRI enggak boleh pejabat negara mengeluarkan kalimat apalagi ancaman untuk bergabung dengan negara lain, itu sangat tidak etis bahkan cenderung melanggar sumpah janji jabatan yang mendasar," sambungnya.
Ia mengatakan, kepala daerah memang boleh memperjuangan aspirasi daerahnya. Namun, menurutnya, hal itu harus dilakukan dalam koridor ketatanegaraan yang jelas dan benar.
"Menurut saya memperjuangkan sesuatu tapi jangan memperjuangkan daerah, yes oke, sekencang apapun perjuangkanlah itu aspirasi daerah, tapi jangan merusak tatanan dasar bernegara kita atau sistem negara kita, yaitu NKRI," tuturnya.
Lebih lanjut, Masinton menegaskan, bahwa Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian harus turun tangan merespons hal tersebut.
"Saya enggak tahu yah perlu minta maaf atau tidak, tapi menurut saya sih Mendagri harus merespons itu. Ya kan ada sumpah dan jabatan. Kalau ada pelanggaran sumpah dan jabatan kan bisa juga diberhentikan. Kalau memang ada terbukti ke sana yah (melanggar sumpah)," pungkasnya.
Ancam Gabung Negara Lain
Sebelumnya Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil jadi sorotan usai meluapkan amarahnya kepada Kementerian Keuangan terkait pembagian dana bagi hasil (DBH) minyak.
Hal itu ia sampaikan saat Rapat Koordinasi Nasional terkait Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Meranti bahkan mengancam terkait angkat senjata hingga menyinggung bahwa Meranti pindah ke negara tetangga, alias Malaysia.
Adil menyebut, DBH yang diterima daerahnya tidak sesuai. "Di Riau ini mungkin kami paling banyak sekarang dibornya. Tapi pertanyaannya mengapa duit kami tak dikembalikan," kata Adil di hadapan Staf Kemenkeu, Lucky yang jadi narasumber seperti dilihat di live streaming YouTube Diskominfotik Riau dikutip pada Senin (12/12/2022).
Menjawab pertanyaan itu, menurut Lucky, pembagian DBH sesuai daerah penghasil, perbatasan dan daerah yang ikut mengelola. Sayangnya, jawaban itu tidak menenangkan Bupati Meranti.
"Kami daerah miskin, kalau kami daerah kaya kami biarkan saja. Mau diambil Rp 10 triliun pun nggak apa-apa. Kami daerah miskin, daerah ekstrem. Jadi kalau daerah miskin ada minyak, bapak ibu ambil uang entah dibawa ke mana, pemerataan-pemerataan ke mana?" sambung Adil.
Ia juga turut menyinggung target Presiden Jokowi yang ingin mengentaskan masalah kemiskinan. Menurutnya, hal itu tidak akan tercapai jika DBH Meranti tak berpihak pada daerah.
"Pertanyaannya minyaknya banyak, dapat besar kok malah duitnya berkurang. Ini kenapa, apakah uang saya dibagi seluruh Indonesia? Makanya maksud saya kalau bapak tidak mau ngurus kami, pusat tidak mau ngurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah," kata Adil penuh amarah.
"Kan saya ngomong, atau bapak tak paham juga omongan saya? Apa perlu Meranti angkat senjata, tak mungkin kan. Ini menyangkut masyarakat Meranti yang miskin ekstrem pak. Tadi kalau ngomong begini-begini dibagi rata itu salah pak, dibagi rata ke mana?" imbuhnya.
Pria yang pernah bersitegang dengan Gubernur Riau Syamsuar menegaskan dirinya tidak banyak menuntut dan hanya meminta Kemenkeu agar membuka data DBH minyak Meranti secara transparan.
"Kami ini pak 25,68 miskin di BPS 2021. Di Riau paling miskin itu nomor 11 Rohil, saya penghasil minyak, liftingnya naik. Sehari hampir 8000 barel/d, dollarnya naik. Makanya saya dari awal ngomong walau baru tiga minggu nggak paham juga. Saya terus terang pak, saya sudah lapor kepada pembina saya Pak Tito. Kalau tidak bisa juga nanti kita ketemu di mahkamah pak," kata dia.
Adil mengaku menunggu arahan dari Mendagri terkait gugatan transparansi pembagian DBH. Ia juga mengaku muak dengan jawaban dari Kemenkeu.
"Ya kita tunggu nantilah, ada tidak gugatan saya ke mahkamah. Saya lagi menunggu Pak Tito, karena Pak Tito pembina saya selaku Menteri Dalam Negeri untuk pembina kepala daerah. Izin pak saya enek mandang bapak di sini. Aku tinggalkanlah ruangan!," ujar dia.
TERPOPULER
