Suara.com - Pemerintah bakal membentuk satuan tugas atau satgas guna melakukan penelitian terkait izin pemantaan atau investasi yang dilakukan di pulau-pulau terluar. Hal tersebut dilakukan pemerintah usai munculnya kehebohan perihal Kepulauan Widi dilelang di situs asing.
"Pemerintah dalam waktu dekat akan membentuk satgas untuk meneliti kembali pulau-pulau terluar kita di daerah-daerah atau di provinsi yang berbentuk kepulauan yang terdiri dari banyak pulau-pulau," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (14/12/2022).
"Karena mungkin saja ada pemanfaatan atau investasi yang tidak sesuai dengan aturan baik prosedurnya maupun isinya," sambungnya.
Adapun kisruh pelelangan Kepulauan Widi itu diduga dilakukan oleh PT Leadership Islands Indonesia (LII) yang merupakan selaku penanam modal dalam negeri (PMDN). PT LII sudah meneken nota kesepahaman bersama (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan tentang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pariwisata Kepulauan Widi Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku.
Namun sejak penandatangan MoU pada 2015 hingga 2022, PT LII belum melakukan aktivitas pembangunan dan pengelolaan kawasan pariwisata yang dijanjikan.
Kabarnya baru muncul setelah diketahui adanya pelelangan di situs Sotheby's Concierge Auctions yang berbasis di New York, Amerika Serikat.
Alhasil, pemerintah membatalkan MoU PT LII karena menyalahi prosedur.
"Menteri KKP sampai saat ini tidak pernah mengeluarkan selembar pun surat izin untuk itu. Kemudian juga di tengah obyek MoU itu ada hutan seluas lebih dari 1.900 hektare yang itu sebenarnya tidak boleh," ujarnya. [ANTARA]
TERPOPULER
