Suara.com - Eks Karo Paminal Polri Hendra Kurniawan mengaku masih belum terima dirinya dipecat dari Polri. Keterangan itu ia sampaikan saat bersaksi dalam persidangan obstruction of justice di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (16/12/2022) dengan terdakwa eks Kasubnit I Subdit III Irfan Widyanto.
Awalnya jaksa penuntut umum (JPU) menanyakan hasil sidang etik Hendra. Hendra menerangkan dia dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
"Apakah saudara pernah disidang di kode etik Polri?" tanya jaksa.
"Disidang kode etik Polri," jawab Hendra.
"Putusannya apa?" tanya jaksa.
"Tuntutannya PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat)," jawab Hendra.
"Putusannya?" tanya jaksa lagi.
"Betul tapi masih banding," jawab Hendra.
Hendra mengatakan dirinya kini juga dikenakan hukuman berupa demosi ke bagian pelayanan masyarakat (Yanma). Demosi itu merupakan sanksi atas pelanggaran kode etik yang ia lakukan.
Baca Juga: Bawa-bawa Peraturan Kapolri, Hakim Ceramahi Irfan Widyanto: Seharusnya Saudara Paham!
Jaksa kemudian menanyakan lebih lanjut mengenai pelanggaran kode etik Hendra. Kata Hendra, dia dinilai tidak profesional saat melakukan pengawasan bawahannya terkait pengusutan kasus Brigadir Yosua Hutabarat.
"Memang masalah apa di kode etik saudara?" tanya jaksa.
"Di kode etik, kami diperiksa terkait masalah pertanggungjawaban sebagai kepala biro, di mana dinilai kurang profesional dan kami masih melakukan upaya banding," jawab Hendra.
Meski demikian, Hendra menyampaikan pihaknya mengajukan banding atas putusan PTDH majelis sidang etik. Alasannya, menurut Hendra sidang etik yang ia jalani berjalan tidak profesional.
"Maksudnya banding tentang apa inti pokoknya?" tanya jaksa.
"Masalah kurang profesional, saya nggak ngerti, karena perlu Pak Jaksa tahu bahwa dari 17 saksi yang dihadirkan, hanya 3 yang fisik 1 daring. Lainnya tidak hadir. Jadi ini menurut saya juga tidak profesional dalam proses itu, sehingga hanya itu saja yang bisa tentukan bahwa saya kurang profesional," jawab Hendra.
