Jor-joran Subsidi Orang Kaya Beli Mobil Listrik, PKS Kritik Telak Pemerintah: Kalau buat Rakyat Miskin Dipirit-pirit

Agung Sandy Lesmana | Novian Ardiansyah | Suara.com

Senin, 19 Desember 2022 | 12:31 WIB
Jor-joran Subsidi Orang Kaya Beli Mobil Listrik, PKS Kritik Telak Pemerintah: Kalau buat Rakyat Miskin Dipirit-pirit
Jor-joran Subsidi Orang Kaya Beli Mobil Listrik, PKS Kritik Telak Pemerintah: Kalau buat Rakyat Miskin Dipirit-pirit. (pixabay/andreas160578)

Suara.com - Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR, Mulyanto mengatakan Fraksi PKS menolak keras pembetian subsidi pembelian kendaraan listrik, baik mobil maupun motor. Pasalnya subsidi itu dinilai tidak tepat sasaran.

Mengingat konsumen kendaraan listri mereka yang merupakan orang kaya, yakni masyarakat dari kalangan menengah dan atas. Mulyanto memandang subsidi itu tidak adil.

"Pengguna motor dan mobil listrik itu kan relatif masyarakat kelas menengah dan atas.  Mereka tidak membutuhkan subsidi," kata Mulyanto kepada wartawan, Senin (19/12/2022).

Mulyanto mengatakan pihak yang membutuhkan subsidi ialah masyarakat yang tidak mampu. 

"Ini kan paradoks. Pasalnya, subsidi untuk masyarakat menengah dan atas jor-joran, sementara subsidi untuk masyarakat yang tidak mampu malah ditahan-tahan," kata Mulyanto. 

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. (Dok: DPR)
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. (Dok: DPR)

Karena itu Fraksi PKS mengecam pemerintah lantaran sikapnya tidak adil dalam mengalokasikan dana subsidi

"Kepada masyarakat mampu, Pemerintah dengan gampang menggelontorkan subsidi triliunan rupiah. Sementara untuk masyarakat kecil anggaran subsidi dipirit-pirit. Itu pun masih dikeluhkan dan terus dikurangi jumlahnya," kata Mulyanto.

Subsidi Pembeli Kendaraan Listrik

Diketahui, Pemerintah sudah menyampaikan rencana memberikan intensif atau subsidi untuk masyarakat yang ingin membeli mobil listrik dan sepeda motor listrik dengan kisaran Rp80 juta hingga Rp8 juta.

Sejumlah kalangan lantas mempertanyakan, dari mana sumber dana subsidi kendaraan listrik tersebut?

Berdasarkan sejumlah keterangan terkait, sumber dana intensif kendaraan listrik kemungkinan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2023.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengaku tengah menghitung alokasi subsidi untuk kendaraan listrik dalam APBN 2023.

Pembahasan struktur intensif pembelian kendaraan listrik, kata Menkeu, akan dibahas bersama DPR RI.

"Seperti yang sudah saya sampaikan kita akan menghitung. Pertama, kita dukung untuk pembangunan industrinya, kita menghitung dari struktur insentif yang diberikan dampaknya ke APBN kita karena itu dimasukan ke 2023," ujar Sri Mulyani, Kamis (15/12/2022) lalu.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan, pemerintah akan memberikan subsidi untuk pembeliam mobil listrik baru sebesar Rp80 juta. Sementara, subsidi mobil hybrid menerima subsidi Rp40 juta.

Selain itu, juga ada subsidi sepeda motor listrik sebesar Rp8 juta dan subsidi Rp5 juta untuk konversi mesin motor lama ke mesin listrik.

Subsidi kendaraan listrik itu hanya diberikan untuk pembelian perusahaan yang sudah memiliki pabrik di indonesia.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Waduh, Indonesia Bisa Kebanjiran Produk Impor Akibat Subsidi Kendaraan Listrik

Waduh, Indonesia Bisa Kebanjiran Produk Impor Akibat Subsidi Kendaraan Listrik

Bisnis | Senin, 19 Desember 2022 | 10:41 WIB

PKS Masih Tunggu Majelis Syura Sikapi Koalisi Perubahan dan Arah Dukungan Capres

PKS Masih Tunggu Majelis Syura Sikapi Koalisi Perubahan dan Arah Dukungan Capres

News | Senin, 19 Desember 2022 | 10:08 WIB

Bela Anies Soal Tudingan Curi Start Kampanye, PKS: Dia Warga Biasa, Belum Resmi Capres

Bela Anies Soal Tudingan Curi Start Kampanye, PKS: Dia Warga Biasa, Belum Resmi Capres

News | Minggu, 18 Desember 2022 | 14:02 WIB

Tak Kunjung Deklarasi, PKS-Demokrat Masih Konsolidasi Internal, NasDem: Presidennya Amanlah Itu Udah Anies

Tak Kunjung Deklarasi, PKS-Demokrat Masih Konsolidasi Internal, NasDem: Presidennya Amanlah Itu Udah Anies

News | Jum'at, 16 Desember 2022 | 21:34 WIB

Terkini

Buat 'Makam Reformasi', Mahasiswa UI Tutup Logo Makara dengan Kain Putih

Buat 'Makam Reformasi', Mahasiswa UI Tutup Logo Makara dengan Kain Putih

News | Rabu, 20 Mei 2026 | 18:29 WIB

Indonesia Lanjutkan Perjuangan Tata Kelola Royalti Digital di Forum Hak Cipta Dunia

Indonesia Lanjutkan Perjuangan Tata Kelola Royalti Digital di Forum Hak Cipta Dunia

News | Rabu, 20 Mei 2026 | 18:24 WIB

Delapan Dosen UPN Veteran Yogyakarta Dilaporkan dalam Dugaan Kasus Kekerasan Seksual

Delapan Dosen UPN Veteran Yogyakarta Dilaporkan dalam Dugaan Kasus Kekerasan Seksual

News | Rabu, 20 Mei 2026 | 18:21 WIB

KPK Ungkap Banyak Stakeholder Pendidikan dan Kesehatan Teriak Gegara Anggaran MBG

KPK Ungkap Banyak Stakeholder Pendidikan dan Kesehatan Teriak Gegara Anggaran MBG

News | Rabu, 20 Mei 2026 | 18:14 WIB

PDIP Respons Pujian Prabowo: Kami Tak Nyinyir, Tapi Tetap Kritis

PDIP Respons Pujian Prabowo: Kami Tak Nyinyir, Tapi Tetap Kritis

News | Rabu, 20 Mei 2026 | 18:13 WIB

Viral Dugaan Jual Beli Kartu Layanan Gratis TransJakarta, Pemprov Selidiki

Viral Dugaan Jual Beli Kartu Layanan Gratis TransJakarta, Pemprov Selidiki

News | Rabu, 20 Mei 2026 | 18:02 WIB

Revisi UU Polri, Menkum Sebut Aturan Penempatan Personel di Kementerian Akan Dimatangkan

Revisi UU Polri, Menkum Sebut Aturan Penempatan Personel di Kementerian Akan Dimatangkan

News | Rabu, 20 Mei 2026 | 17:48 WIB

Menkum Supratman Sebut Revisi UU Pemilu Belum Urgen Dibahas: Masih Bisa Pakai yang Lama

Menkum Supratman Sebut Revisi UU Pemilu Belum Urgen Dibahas: Masih Bisa Pakai yang Lama

News | Rabu, 20 Mei 2026 | 17:45 WIB

Vladimir Putin Sebut Hubungan Rusia-China Capai Level Tertinggi Sepanjang Sejarah

Vladimir Putin Sebut Hubungan Rusia-China Capai Level Tertinggi Sepanjang Sejarah

News | Rabu, 20 Mei 2026 | 17:44 WIB

Uni Eropa dan AS Capai Kesepakatan Sementara Aturan Tarif Datang

Uni Eropa dan AS Capai Kesepakatan Sementara Aturan Tarif Datang

News | Rabu, 20 Mei 2026 | 17:42 WIB