Suara.com - Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menantang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk menegur para pejabat negara yang melakukan kampanye terselubung.
Menurut Herzaky, banyak pejabat publik yang sudah memasang baliho wajahnya di mana-mana untuk sosialisasi diri.
Utamanya bagi mereka yang ingin maju menjadi calon presiden atau calon wakil presiden Pemilu 2024.
"Silakan saja Bawaslu menegur pihak-pihak yang dirasa melakukan kampanye di luar waktunya. Apalagi jika ada para pejabat negara yang katanya mau nyapres atau mau jadi cawapres. Muka menteri atau kepala daerahnya di mana-mana," kata Herzaky, Senin (19/12/2022).
Herzaky mendorong agar Bawaslu mengawasi semua bakal kandidat yang akan menjadi kontestan di Pemilu 2024. Karenanya, Bawaslu tak mengotak-kotakkan siapa pun dan asal kandidat dalam menegakkan aturan.
Demokrat juga berharap agar Bawaslu mencermati benar apakah ada dana APBN atau APBD yang dipakai untuk membantu kampanye terselubung pejabat.
Itu guna menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Apalagi saat ini negara mengklaim sedang mengalami krisis ekonomi.
Termasuk, kata dia, jika pejabat yang juga membuat acara yang tidak ada hubungan secara langsung dengan tugas dan tanggung jawabnya.
Apalagi kalau ternyata ada pejabat publik sibuk ikut-ikutan mengendorse capres ke sana-kemari.
Baca Juga: Amien Rais Duga Partai Ummat Tak Lolos Pemilu karena Selalu Kritis terhadap Jokowi
"Pastinya ini jauh lebih tidak pantas dan lebih tidak etis dari pada seorang tokoh nasional keliling Indonesia yang menemui rakyat tanpa pakai uang negara," sambungnya.
Pandangan etis dan tidak etis Bawaslu itu jangan hanya disasar ke salah satu bakal kandidat saja.
"Jadi berlaku adil dengan tidak hanya menegur bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan," tuturnya.
Sebelumnya, Komisioner Bawaslu RI Puadi meminta semua bakal calon presiden dan partai politik untuk tidak melakukan kampanye terselubung atau melakukan kampanye di rumah ibadah.
Imbauan Bawaslu itu bertujuan untuk memastikan semua kontestan diperlakukan setara. Tak hanya itu, imbauan juga untuk menjaga suasana pelaksanaan Pemilu 2024 tetap kondusif.
Puadi juga mengimbau kepada jajaran pejabat negara untuk tidak menyalahgunakan wewenang dan fasilitas jabatannya untuk kepentingan partai politik dan calon tertentu.
