Heboh Luhut Minta Jangan Sering-sering OTT KPK, Mahfud MD Pasang Badan: Apa yang Salah?

Suara.com - Pernyataan terbaru Menko Marives Luhut Binsar Pandjaitan mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuatnya menjadi bahan perbincangan.

Luhut meminta agar KPK tidak sering-sering menggelar OTT karena dianggap membuat citra Indonesia menjadi buruk. Namun, sebagai gantinya Luhut menyarankan supaya Indonesia melakukan digitalisasi demi mengurangi terjadinya korupsi.

"OTT-OTT ini kan enggak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget. Tapi kalau kita digital life, siapa yang mau melawan kita," ujar Luhut di acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024, Selasa (20/12/2022).

Pernyataannya sangat dipersoalkan publik karena dianggap mendukung terjadinya korupsi. Namun, pendapat serupa tidak ditunjukkan oleh rekannya sesama menko, Mahfud MD.

Lewat akun Instagram-nya, Menko Polhukam itu menilai pernyataan Luhut benar. "Pak Luhut Betul Soal Digitalisasi Pemerintahan," tutur Mahfud, dikutip pada Rabu (21/12/2022).

Mahfud mengutip pertanyaan awak media mengenai pendapatnya atas permintaan Luhut agar KPK tidak sering melakukan OTT serta melakukan digitalisasi pemerintahan demi menutup celah korupsi.

"Tak salah dong Pak Luhut. Daripada kita selalu dikagetkan oleh OTT, lebih baik dibuat digitalisasi dalam pemerintahan agar tak ada celah korupsi," ujar Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menilai Indonesia sedang berusaha melakukan digitalisasi di berbagai sektor. Misalnya dengan mengajukan RUU Pembatasan Transaksi dengan Uang Tunai sehingga tidak ada celah korupsi dalam bertransaksi.

"Saat ini kita juga sedang menunggu Perpres tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)," jelas Mahfud, sekaligus menerangkan pentingnya digitalisasi pemerintahan sebagai upaya menutup celah-celah tindak rasuah.

"Jadi Pak Luhut benar. Apanya yang salah?" pungkas Mahfud MD.

Pernyataan Luhut jelas menimbulkan pro dan kontra. Selain Mahfud, tercatat Wakil Ketua KPK Johanis Tanak juga pro dengan usulan Luhut.

Namun beberapa pihak tegas menyatakan sikap kontra, seperti mantan penyidik KPK Novel Baswedan yang menuliskan komentar telak.

Novel berpendapat digitalisasi bisa jadi hanya menjadi kedok untuk menciptakan celah korupsi yang lebih banyak.

"Katanya dilakukan pengawasan dengan digitalisasi, tapi jangan jangan yang dilakukan hanya elektronisasi. Akhirnya pengawasannya nggak berjalan," tulis Novel di Twitter-nya.

"Tentu penyimpangan atau potensi korupsi menjadi besar, kembali yang dirugikan adalah negara. Jangan sampai digitalisasi jadi modus seolah ada pengawasan," sambungnya.