Anies Baswedan Ngotot Tawarkan Rekam Jejak di Pilpres 2024, DPRD DKI F-PSI Gercep Bongkar 'Dosa'

Suara.com - Rencana pencapresan Anies Baswedan terus menuai kontroversi. Namun Anies seolah tidak menanggapinya dan fokus untuk safari keliling Indonesia sembari menawarkan rekam jejak.

Dalam berbagai kesempatan, Anies mengaku lebih suka menawarkan rekam jejaknya sebagai pejabat publik ketimbang sekadar mengumbar visi misi.

"Saya menjawabnya lagi-lagi dengan mengggunakan rekam jejak, ya, besok itu belum tentu, yang sudah saja," tegas Anies di kanal YouTube Refly Harun, dikutip pada Kamis (22/12/2022).

Namun masalah rekam jejak ini tampaknya dipermasalahkan oleh Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Anthony Winza Prabowo.

Diilhat di program Indonesia Lawyers Club, Anthony awalnya mengevaluasi Anies yang dinilai cuma mengedepankan tata kata selama 5 tahun menjabat di Ibu Kota.

"Kecepatan beliau dalam mengeluarkan kata-kata, itu tidak berbanding lurus dengan kecepatan beliau dalam mengeksekusi tata kota. Jauh," tutur Anthony.

Tanpa sungkan Anthony mengumbar sejumlah nilai minus kinerja Anies yang dipermasalahkannya. Yang pertama soal pembangunan LRT berdasarkan Perpres 55/2018.

"Target dari Pak Jokowi ada sekitar 13 rute LRT, yang dikerjakan yang mana? Di dapil saya tuh, Kelapa Gading-Velodrome aja, cuma bolak-balik. Itu kan cuma keren di kata-kata, nggak ada eksekusi nyatanya itu, jauh," kata Anthony.

Anthony kemudian menyoroti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan target 5 tahunan kinerja Anies di Ibu Kota.

"Bisa dilihat air bersih, di RPJMD, di masa akhir jabatan beliau targetnya itu 79,6% warga DKI terkoneksi air bersih dari start awalnya 60%," ujar Anthony.

"Tapi sekarang realitasnya, saya baru tanya Direksi PDAM, baru 66%. Berarti baru 6% kenaikannya dari zamannya Pak Anies sampai beliau selesai," sambungnya.

Anthony menyebut realisasi program tidak secepat yang dijanjikannya di RPJMD. "Kecepatannya hanya 1% per tahun, kalau begitu warga DKI butuh 34 tahun kalau dengan rate kecepatan seperti itu," ucapnya menambahkan.

Namun yang sangat mencuri perhatian adalah dikeluarkannya Ingub 49/2021, yakni instruksi dari Anies ke Sekretaris Daerah.

"Isinya, ini bahasa saya ya, isinya intinya, 'Semua tolong Pak Sekda beresin, semuanya yang prioritas daerah'. Terus tanggungjawabnya itu semua diserahkan ke Sekda, jadi kalau ada apa-apa Sekda yang salah," jelas Anthony.

"Itu di akhir masa jabatan baru nyuruh Sekda beresin semua. Sisanya hanya kata-kata di RPJMD yang manis-manis saja," lanjutnya.

Namun ada satu poin yang sangat disoroti Anthony di Ingub tersebut. Rupanya Anies menginstruksikan Sekda untuk membuat masterplan untuk fiskal dan aset daerah.

"Loh orang kerja itu pasti udah punya masterplan dulu di awal, baru kita kerjain 5 tahun. Ini kerja setelah sampai 2021 dari awal jabatan, baru mau bikin masterplan di 2021 akhir," kritik Anthony.

Karena itulah ia menilai Anies terlalu mengedepankan narasi alih-alih merealisasikan semua program kerja yang telah dibuatnya.

"Saya sebagai anggota DPRD, saya melihat, saya tidak butuh kata-kata. Eksekutif adalah eksekutor, eksekutor bukan kata-kata, bukan parameternya sebagai jubir. Jubir indikator kesuksesan kinerjanya adalah tata kata," terang Anthony.

"Ketika beliau menjadi eksekutif daerah, eksekusi. Kata-katanya saja 'ekse', eksekusi, mana eksekusinya? Jangan sibuk narasi, narasi, narasi. Begitu karyanya di ujung 2021 bikin Ingub, Sekda tanggung jawab beresin semua," pungkasnya.