Infografis
"Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, Menteri Kehutanan ya, terus dievaluasi, semua menteri juga dievaluasi. Supaya apa, supaya ada satu darah baru yang segar, mendukung penuh kebijakan pak Jokowi, untuk menuntaskan janji kampanye sebelumnya," kata Djarot kepada wartawan, Jumat (23/12).
Memang, kata dia, reshuffle kabinet merupakan hak prerogratif Presiden Jokowi. Menurutnya, menjelang berakhir masa jabatan perlu juga adanya evaluasi.
"Kalau reshuffle urusan pak Jokowi untuk bisa mengevaluasi. Evaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhir masa jabatan presiden. Sehingga program-program yang sudah dicanangkan oleh pak Jokowi itu betul-betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievaluasi," tuturnya.
Balasan NasDem
Menurut Irma, Djarot jangan asal bicara terkait urusan evaluasi menteri. Sebab dua menteri NasDem yakni Siti Nurbaya dan Syahrul Yasin Limpo punya segelintir prestasi.
“Reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Sebaiknya Saiful Djarot jangan asal bunyi. Karena faktanya, dua menteri NasDem yang dia minta dievaluasi adalah menteri-menteri yang punya prestasi," kata Irma.
Dijelaskan Irma, Kementerian Kehutanan di masa Siti Nurbaya mampu menekan angka kebakaran hutan. Dampaknya, kualitas udara jauh lebih baik. Selain itu, penanaman mangrove pun semakin masif dilakukan dalam rangka menjaga abrasi.
"Lalu coba lihat bagaimana beliau membagi dengan sangat baik mana hutan tanaman industri, hutan tanaman rakyat, dan mana yang hutan lindung dengan tegas dan jelas," ucapnya.
Siti Nurbaya juga disebut Irma, telah melakukan kinerja yang sangat baik di mana ia mengenakan sanksi-sanksi yang sangat tegas untuk pelanggar ketentuan pemerintah terkait penggunaan lahan.
Baca Juga: Sinyal Reshuffle Kabinet Jokowi, Menteri Kader Partai Ini Kemungkinan Didepak
Sebanyak jutaan hektar hutan yang selama ini lepas ke tangan orang-orang yang hanya menguntungkan oknum-oknum tertentu kini dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah.
