Infografis
PDI Perjuangan angkat suara
Kritik mengenai rencana menyesuaikan tarif KRL berdasarkan ststus sosial tersebut juga datang dari DPP PDI Perjuangan.
Ketua DPP PDI Perjuangan Nusyirwan Soejono mengatakan bahwa rencana membeda-bedakan tarif KRL tersebut adalah kebijakan yang tidak tepat.
"Tidak tepat tarif transportasi publik diberlakukan perbedaan antara yang mampu dan tidak mampu, meskipun dengan tarif subsidi sesuai sasaran. Selain itu perlu dihindari perbedaan tarif transportasi publik berbasis rel dengan berbasis jalan raya, sebagai contoh di Jakarta, antara bus Transjakarta dengan KRL," kata Ketua Bidang Industri-Infrastruktur DPP PDIP Nusyirwan Soejono kepada wartawan, Kamis (29/12/2022)
Selain itu, ia juga menyoroti mengenai integrasi transportasi publik di wilayah Jakarta dan daerah sekitarnya.
Menurut dia, integrasi tersebut juga harus mencakup tarif yang bisa menjadi contoh bagi daerah jabodetabek dan sekitarnya.
Kritik dari kalangan LSM
Kalangan LSM juga ikut menyoroti rencana Kemenhub menyesuaikan tarif KRL untuk kalangan yang dianggap mampu.
Salah satunya adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Pengurus harian YLKI Agus Suyatno mengatakan, rencana penyesuaian tarif itu akan sulit diterapkan jika konsumen membayar tarif yang berbeda, namun naik di KRL yang sama.
Baca Juga: Netizen Kecam Perbedaan Tarif KRL: Jadi Orang Kaya Sekarang Lebih Mudah
Sebab, menurut dia, KRL Commuter Line tidak memiliki perbedaan kelas layaknya kereta api jarak jauh.
