Menurut dia, integrasi tersebut juga harus mencakup tarif yang bisa menjadi contoh bagi daerah jabodetabek dan sekitarnya.
Kritik dari kalangan LSM
Kalangan LSM juga ikut menyoroti rencana Kemenhub menyesuaikan tarif KRL untuk kalangan yang dianggap mampu.
Salah satunya adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Pengurus harian YLKI Agus Suyatno mengatakan, rencana penyesuaian tarif itu akan sulit diterapkan jika konsumen membayar tarif yang berbeda, namun naik di KRL yang sama.
Sebab, menurut dia, KRL Commuter Line tidak memiliki perbedaan kelas layaknya kereta api jarak jauh.
"Jika dalam satu layanan kelas yang sama, tetapi konsumen harus membayar berbeda tentu kebijakan tidak implementatif dan cenderung menggelikan," kata Agus, Rabu (28/12/2022).
Dari pada pusing memikirkan untuk membedakan tarif KRL berdasarkan golonga mampu dan tidak mampu, menurut Agus, lebih baik pemerintah memberikan insentif kepada pengguna transportasi umum.
Sebab, lanjutnya, salah satu tolok ukur keberhasilan penyelenggara angkutan umum adalah ketika bisa membuat kelompok menengah meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi publik.
Pengamat setuju tarif golongan mampu dibedakan
Diantara sejumlah kritikan yang muncul terkait rencana penyesuain tarif KRL untuk golongan mampu, pendapat yang mendukung gagasan tersebut jstru datang dari Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio.
Menurut dia pembedaan tarif KRL untuk golongan mampu memang diperlukan agar subsidi tarif KRL yang diberikan negara dapat tersalurkan tepat sasaran.
Ia mengatakan, selama ini subsidi tiket KRL yang diberikan pemerintah dinikmati oleh semua orang, termasuk kalangan yang dinilai mampu.
Kontributor : Damayanti Kahyangan
TERPOPULER
