Suara.com - Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai bahwa PDIP tak seharusnya khawatir dengan sistem Pemilu proporsional terbuka. Sistem proporsional terbuka dianggap lebih sesuai dengan sistem politik yang demokratis.
"PDIP harusnya tak perlu khawatir dengan sistem proporsional terbuka selama dua itu dipenuhi. PDIP mampu menyusun caleg yang kualitasnya setara dan mengharamkan politik uang pada calegnya," kata Jamiluddin kepada wartawan, Kamis (5/1/2023).
Jamiluddin mengatakan, memang sistem pemilu proporsional tertutup akan menguntungkan PDIP, lantaran dengan sistem itu kader terbaiknya akan dapat lolos ke Senayan.
Menurutnya, perhitungan tersebut ada benarnya bila urutan caleg yang diajukan di setiap daerah pemilihan atau dapil hanya sebagian kecil yang berkualitas. Sementara caleg lainnya hanya pelengkap untuk memenuhi kuota di dapilnya.
"Dalam komposisi caleg demikian, tentu partai lebih mengharapkan sistem proporsional tertutup. Partai akan lebih yakin dapat mengantarkan caleg terbaiknya terpilih dengan menempatkan diurutan pertama dan kedua. Sementara yang tidak potensial ditempatkan diurutan berikutnya," tuturnya.
"Namun kehawatiran itu dapat diatasi bila dalam menyusun caleg di suatu Dapil kualitasnya setara. Dengan begitu, siapa pun yang terpilih tentu sudah memenuhi standar yang diharapkan partai," sambungnya.
Selain itu Jamiluddin menyampaikan soal kekhawatiran PDIP dengan sistem pemilu proporsional terbuka adanya politik uang, hal itu dianggap masih bisa diatasi jika setiap partai mengharamkan praktik kotor tersebut.
"Kekhawatiran adanya politik uang, tentu dapat diatasi bila setiap partai mengharamkan hal itu. Partai akan memberi sanksi berat bila ada calegnya yang melakukan politik uang. Dengan begitu, politik uang dapat diminimalkan. Apalagi kalau Bawaslu juga dapat bekerja maksimal menindak caleg yang melakukan politik uang," tuturnya.
Lebih lanjut, Jamiluddin menyarankan agar PDIP mempertimbangkan kembali soal dorongan sistem pemilu dengan proporsional tertutup. Menurutnya, sistem proporsional terbuka juga jauh lebih demokratis.
"Hal itu perlu dipertimbangkan PDIP, sebab sistem proporsional terbuka jauh lebih demokratis daripada sistem tertutup. Sistem proporsional terbuka lebih sesuai dengan sistem politik yang demokratis, sebagaimana yang sudah disepakati semua anak bangsa," ujarnya.
"Karena itu, PDIP dengan.lapang dada sebaiknya menerima sistem proporsional terbuka. Hal itu tentunya akan diterima jika PDIP memang mengedepankan demokrasi," Jamiluddin menambahkan.
Pernyataan PDIP
Sebelumnya Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, turut berkomentar soal delapan fraksi di DPR RI menyatakan sikap tetap mendukung penerapan sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2024. Delapan fraksi tersebut meminta Mahkamah Konstitusi konsisten akan putusannya terhadap sistem proporsional terbuka.
Hasto menilai adanya sikap tersebut dianggapnya sebagai bagian dari demokrasi. Menurutnya, soal sistem pemilu PDIP akan bersikap taat terhadap asas konstitusi.
"Itulah demokrasi dan bagi PDIP, sama, ketika pada tahun 2009 ketika MK mengambil keputusan, sikap PDIP taat asas. Kami ini taat konstitusi, bagi PDIP kami berpolitik dengan suatu prinsip, dengan suatu keyakinan berdasarkan konstitusi, peserta pemilu adalah parpol dan kemudian kami ingin mendorong mekanisme kaderisasi di internal partai," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (3/1/2023).
TERPOPULER
