Infografis
Hasto kemudian menjelaskan, pihaknya mendorong sistem pemilu proposional tertutup sebagai bagian dari memperjuangkan aspirasi rakyat.
"Sebagai partai yang menjalankan fungsi kadersisasi pendidikan politik, memperjuangkan asoirasi rakyat menjadi kebijakan publik dan disitulah proporsional tertutup kami dorong," tuturnya.
Menurutnya, sistem proposional tertutup dalam konteks kekinian dianggap tepat. Terlebih kekinian publik di hadapkan oleh situasi global yang penuh ketidak pastian.
"Dari kalkulasi yang kita lakukan, kalau kita ekstrapolasikan saja dengan menggunakan inflasi kita feature valuekan pada tahun 2004 kan ada 3 pemilu, pemilu legislatif, pilpres putaran pertama, pilpres putaran kedua, itu biayanya sekitar 3,9 triliun kalo dengan inflasi 10% saja ditambah dengan adanya Bawaslu dan sebagainya itu perkiraan 31 triliun, tapi nanti KPU yang lebih punya kewenangan untuk menghitung bersama pemerintah biaya pemilu," tuturnya.
Lebih lanjut, Hasto menilai, dengan sistem pemilu proposional tertutup justru membuat adanya penghematan, kemudian soal dugaan manipulasi kecurangan dalam pemilu dianggap bisa diminimalisir.
"Dulu kan begitu banyak penyelenggara pemilu yang karena terlalu cape akibat pemilu yang begitu kompleks, itu nanti semua bisa dicegah, dan yang penting kami bisa mendorong, kaum akademisi dari perguruan tinggi, tokoh-tokoh agama misalnya, tokoh-tokoh purnawirawan, itu dengan mekanisme proporsional tertutup lebih memungkinkan bagi mereka untuk didorong terpilih," tuturnya.
"Jadi proporsional tertutup itu basenya adalah pemahaman terhadap fungsi-fungsi dewan, sementara kalo terbuka adalah populatitas," sambungnya.
