Didukung PDIP, Pemilu Proporsional Tertutup Disebut Bentuk Kemunduran Berpikir Elit, Fahri Hamzah: Mereka Kesasar!

Ruth Meliana Dwi Indriani | Fita Nofiana | Suara.com

Kamis, 05 Januari 2023 | 20:05 WIB
Didukung PDIP, Pemilu Proporsional Tertutup Disebut Bentuk Kemunduran Berpikir Elit, Fahri Hamzah: Mereka Kesasar!
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (tengah) berjalan meninggalkan ruangan usai memimpin Penutupan Rakernas II PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (23/6/2022). (Antara)

Suara.com - PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai yang mendukung wacana pemilu dengan sistem proporsional tertutup. Padahal partai lain di dalam maupun di luar parlemen kompak menolak wacana tersebut.

Diketahui sebelumnya bahwa wacana diberlakukannya kembali pemilu proporsional tertutup sempat disebutkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari, di mana ini kembali menambah daftar polemik Pemilu 2024.

Adapun Hasyim menyebut wacana tersebut kini tengah dibahas Mahkamah Konstitusi (MK) dan akan diputuskan apakah nantinya sistem proporsional tertutup digunakan dalam Pemilu tahun 2024 mendatang.

Menanggapi kemunculan wacana tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menuding bahwa ada kemunduran berpikir oleh para elit politik.

Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah [SuaraSulsel.id/Dokumentasi Gelora]
Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah [SuaraSulsel.id/Dokumentasi Gelora]

"Elit kita ini ada kemunduran berpikir, ada ketidakmampuan membaca alur demokrasi kita jadi semacam kesasar, lost in the jungle," kata Fahri Hamzah dalam perbincangannya di Total Politik yang tayang Kamis (5/1/2023).

Menurut Fahri Hamzah, Indonesia sudah melewati berbagai sejarah perjalanan demokrasi mulai dari sistem kerajaan hingga kini.

"Kita sadar mau jadi negara terbuka, mau memindahkan sistem daulat tuanku ke daulat rakyat. Jadi kesedaran kuat ini meletakan rakyat sebagai inti negara, rakyat lebih penting dari negara," imbuhnya.

Fahri Hamzah menyebutkan bahwa mengembalikan pemilu ke sistem proporsional tertutup akan menjadikan Indonesia kembali ke demokrasi terpimpin seperti era Soekarno dan Soeharto di mana terlalu didominasi oleh struktur.

"Makanya waktu MK putuskan yang dimaksud sistem proporsianal terbuka karena dominasi striktur dikurangi, mereka [partai] boleh mencalonkan tapi dipilihnya oleh rakyat," ungkap Fahri Hamzah.

Sistem pemilu tertutup menurut Fahri lebih menitiberatkan pada intitusi termasuk partai politik layaknya sistem komunisme.

"[Sistem terbuka] unitnya pejabat, bukan [fokus] instusi kayak komunis atau demokrasi terpimpin itu," tuturnya.

Ilustrasi pemilu (pexels)
Ilustrasi pemilu (pexels)

Arti pemilu sistem proporsional tertutup

Mengutip penjelasan dari laman lembaga studi elektoral ACE Project, sistem proporsional tertutup merupakan sistem pemilu yang memberikan hak kepada rakyat untuk hanya memilih partai politik yang ia inginkan.

Kandidat atau tokoh politik tidak dapat dipilih secara individu oleh rakyat, melainkan partai politik sudah mempersiapkan nama kandidat yang akan terpilih bilamana partai memenangkan suara terbanyak.

Partai politik juga memilih calon mereka yang diusung ke kursi parlemen. Sesuai dengan namanya, sistem proporsional tertutup mengharuskan setiap partai politik untuk menyusun proporsi kandidat yang mengisi kursi pemerintahan.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Panas PDIP vs Nasdem soal Siapa yang Di-reshuffle, Ini Perbandingan Kinerja Para Menterinya

Panas PDIP vs Nasdem soal Siapa yang Di-reshuffle, Ini Perbandingan Kinerja Para Menterinya

News | Kamis, 05 Januari 2023 | 18:55 WIB

Rekam Jejak 'Cari Aman' Terlihat Sejak Zaman SBY, Fahri Hamzah Yakin Anies Tak Berani Bicara Ekstrem

Rekam Jejak 'Cari Aman' Terlihat Sejak Zaman SBY, Fahri Hamzah Yakin Anies Tak Berani Bicara Ekstrem

News | Kamis, 05 Januari 2023 | 18:12 WIB

Pengamat: Perlu Dicatat Unggulnya PDIP Tetap Dimulai dengan Megawati

Pengamat: Perlu Dicatat Unggulnya PDIP Tetap Dimulai dengan Megawati

News | Kamis, 05 Januari 2023 | 16:05 WIB

Soal Sistem Proporsional Tertutup, Pengamat Duga PDIP Dapat Bisikan dari Jokowi: Megawati Dibohongi

Soal Sistem Proporsional Tertutup, Pengamat Duga PDIP Dapat Bisikan dari Jokowi: Megawati Dibohongi

News | Kamis, 05 Januari 2023 | 16:53 WIB

Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Dianggap Lebih Demokratis, PDIP Diminta Tak Khawatir

Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Dianggap Lebih Demokratis, PDIP Diminta Tak Khawatir

News | Kamis, 05 Januari 2023 | 15:42 WIB

Panas Dingin Hubungan PDIP dan NasDem di Tengah Isu Reshuffle, Saling Lempar Sindiran

Panas Dingin Hubungan PDIP dan NasDem di Tengah Isu Reshuffle, Saling Lempar Sindiran

News | Kamis, 05 Januari 2023 | 15:06 WIB

Terkini

Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi

Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 21:45 WIB

Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?

Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 21:31 WIB

KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan

KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 21:26 WIB

AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?

AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 21:20 WIB

Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office

Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16 WIB

Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama

Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 21:13 WIB

33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!

33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:42 WIB

Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!

Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:42 WIB

Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal

Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:38 WIB

50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS

50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:34 WIB