Suara.com - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat ada 212 konflik agraria yang terjadi sepanjang tahun 2022 di 33 Provinsi di Indonesia.
Ratusan letusan konflik itu terjadi di luasan lahan mencapai 1.035.613 hektare dan berdampak pada 364.402 kepala keluarga (KK).
Dalam catatan akhir tahun 2022 KPA bertajuk 'Bara Konflik Agraria: PTPN Tidak Tersentuh, Kriminalisasi Meningkat', sektor perkebunan masih menyumbang jumlah konflik agraria tertinggi sepanjang 2022.
Total, ada 99 letusan konflik agraria yang berlangsung di luasan lahan mencapai 377.197 hektare dan berdampak pada 141.0001 warga.
"Kalau kita lihat dari sejak bahkan satu dekade terakhir, sektor perkebunan menyumbang konflik agraria tertinggi. Tahun 2022, ada 99 konflik agraria jadi betul-betul mendominasi, seluas 377 ribu hektare dan warga terdampak sebanyak 141 ribu," kata Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Senin (9/1/2023).
Selanjutnya, sektor proyek pembangunan infrastruktur menenpati urutan kedua dalam menyumbang jumlah konfik agraria sepanjang 2022.
Total ada 32 kasus yang berlangsung di luasan lahan mencapai 102.752 hektar dan berdampak pada 28.795 warga.
Pada sektor pembangunan properti atau real estate, terjadi sebanyak 26 konflik agraria. Konflik itu berlangsung di luasan lahan mencapai 4.572 hektar dan berdampak pada 15.957 warga.
Selanjutnya, di sektor pertambangan, sebanyak 21 konflik agraria berlangsung di luasan lahan mencapai 213.048 hektare dan berdampak pada 122.082 masyarakat. Kemudian, pada sektor kehutanan terjadi 21 konflik agraria di luasan lahan mencapai 328.056 hektare dan berdampak pada 13.635 warga.
Pada urutan berikutnya, ada enam konflik agraria pada sektor fasilitas militer yang terjadi di luasan lahan mencapai 3.005 hektare dan berdampak pada 20.229 masyarakat.
"Kemudian konflik agraria akibat bisnis pertanian skala besar ditempat ketujuh dan konflik agraria di pesisir pulau kecil sama-sama terjadi empat letusan konflik agraria."
Tahun lalu, pada 2021 KPA juga merilis catatan akhir tahun dengan tema 'Penggusuran Skala Nasional.' Tema itu berkaitan dengan laporan situasi konflik dan kebijakan agraria di tahun kedua pandemi Covid-19.
Dalam catatan tersebut, terjadi 207 letusan konflik agraria yang bersifat struktural. Ratusan konflik itu berlangsung di 32 provinsi dan tersebar di 507 desa dan kota serta berdampak pada 198.895 kepala keluarga (KK) dengan luasan tanah berkonflik seluas 500.062,58 hektare.
