Infografis
Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebentar lagi akan menerapkan sistem jalan berbayar, yakni electronic road pricing atau ERP. Rencana itu sendiri langsung memicu kontroversi dan bahkan membuat emosi sejumlah warganet.
ERP adalah sistem jalanan berbayar untuk setiap pengendara motor atau mobil yang lewat di jalanan tersebut. Nantinya, pengguna kendaraan wajib membayar dalam jumlah tertentu untuk melintas di jalanan berbayar sampai kembali masuk ke jalanan utama atau tidak berbayar.
Implementasi ERP merupakan salah satu pengembangan dari beberapa negara seperti di Singapura. Hal itu rupanya menjadi contoh bagi Pemprov DKI Jakarta untuk merealisasikannya di sejumlah titik.
Tujuan implementasi ERP ini tidak lain dalam rangka mengurai kemacetan dan mengurangi pemakaian kendaraan pribadi.
Sebagai ibu kota negara, DKI Jakarta sering menemui permasalahan di kemacetan jalanan. Situasi kemacetan yang seolah sudah menjadi masalah tahunan pun mendorong Pemprov DKI untuk menerapkan sistem jalan berbayar.
Lalu, bagaimana sebenarnya implementasi ERP ini?
Penerapan jalan berbayar ini sebenarnya pernah diterapkan pertama kali pada tahun 2014 lalu. Kala itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menerapkan sistem jalan berbayar di Jl. Jenderal Sudirman, tepatnya di depan Gedung Panin Bank.
Percobaan sistem jalan berbayar itu berlangsung selama 3 bulan. Dishub saat itu juga memasang alat on board unit (OBU) di dua unit mobil dinas. Fungsinya sebagai sampel kendaraan dan perkiraan biaya yang perlu dikeluarkan oleh setiap pengendara saat melintasi jalan berbayar.
Dahulu, sistem itu dilakukan dengan cara mengharuskan setiap pemilik kendaraan yang mau melintasi jalan berbayar memiliki OBU berisi saldo. Selanjutnya, Dishub akan merekam data dan mendeteksi alat OBU yang terdapat di dalam mobil.
Baca Juga: Gaduh Jalan Berbayar di DKI Jakarta Usulan Anies, Nama Ahok dan Jokowi Juga Disebut
Data pemilik mobil nantinya akan langsung dikirimkan kepada petugas Dishub atau kepolisian setempat. Data itu berguna untuk mengirimkan surat tilang jika pengendara jalan berbayar melakukan kesalahan atau pelanggaran.
