Infografis
Namun, sistem beberapa tahun lalu berbeda dengan yang akan diterepakan tahun ini. Pasalnya, sistem jalan berbayar yang akan diimplementasikan di DKI Jakarta adalah berbasis elektronik.
Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Zulkifli mengungkap bahwa penerapan ERP atau jalan berbayar dilakukan secara bertahap di berbagai wilayah di Jakarta.
Penerapan ERP ditargetkan bisa dimulai pada 2023 yang diujicobakan ke titik tertentu. seperti Bundaran HI dengan total ruas sepanjang 6,12 kilometer. Dishub DKI juga telah mengusulkan besaran tarif ERP berkisar Rp 5.000 sampai Rp 19.900 untuk sekali melintas.
Rencana itu pun kini mendapat protes dari masyarakat. Pasalnya, jalan berbayar dinilai merugikan rakyat, terlebih karena pajak yang dibayarkan dianggap cukup digunakan untuk mengurai kemacetan di jalanan dengan cara lain.
"Rakyatnya yang mengorbankan diri, memilih pemerintah sama mereka orang," komentar warganet.
"Sekarang yang jadi korban pemilik mobil, kalau petani sering jadi jadi korban, musim panen harga murah karena dibanjiri produk impor," imbuh warganet lain.
"Bayar lagi, lantas pajak kendaraan yang dibayar setiap tahun dipakai untuk apa?" tanya warganet pedas.
"Sudah mau resesi malah ditekan begini oleh pemerintah," kritik warganet.
"Emosi....apa apa duit," sahut warganet.
Baca Juga: Gaduh Jalan Berbayar di DKI Jakarta Usulan Anies, Nama Ahok dan Jokowi Juga Disebut
Kontributor : Dea Nabila
