"Negara harus memberikan peluang dan ruang yang sama, yang adil tidak boleh negara masuk terlalu jauh sehingga menganggu fairness keadilan bagi siapapun yang akan mencalonkan," ujarnya.
Lebih lanjut, ia beranggapan negara tidak berhak untuk mencampuri terlalu jauh sosok yang saat ini sedang ingin berkompetisi, untuk meningkatakan kapabilitas dan elektabilitas. Sebab menurutnya, Pemilu milik rakyat
"Yang berdaulat rakyat. KPU sifatnya penyelenggara, jadi yang punya hajat Rakyat Indonesia. Mereka punya hak memilih dan memilih," ujarnya.
