Infografis
Suara.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak mau bicara banyak soal kelompok ojek online (ojol) menolak rencana penerapan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP). Para pengemudi ojol sempat melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD DKI, Rabu (25/1).
Heru mengatakan, penerapan ERP masih cukup jauh. Saat ini Raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (P2LSE) juga masih belum rampung dibahas di DPRD DKI Jakarta.
"Ya itu kan prosesnya masih lama, masih ada tahapan-tahapan," ujar Heru di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat (27/1/2023).
Selain itu, rencannya juga akan diadakan diskusi bersama ahli transportasi untuk membahas soal implementasi aturan ERP ini.
"Tahapan diskusi dengan ahli-ahli transportasi. Masih jauh," ucapnya.
Ojol Tolak Jalan Berbayar
Sebelumnya, sejumlah pengemudi ojek online (ojol) yang disebut datang dari Jakarta dan sekitarnya menggeruduk gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (25/1/2023). Kedatangan mereka bertujuan menuntut agar rencana penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP).
Para ojol ini terlihat menggunakan atribut beberapa aplikasi penyedia layanan angkutan online. Lalu, mereka juga membawa atribut unjuk rasa seperti spanduk dan flyer.
Dengan mobil komando, beberapa ojol bergantian melakukan orasi mengenai penolakan terhadap ERP.
Baca Juga: Ada Anak Buah Heru Budi Tak Hadir Lagi, Rapat DPRD DKI Soal Jalan Berbayar Ditunda untuk Kali Kedua
"ERP ini menyengsarakan rakyat. Kita harus berani tolak jalan berbayar," ujar salah satu ojol, Rabu (25/1/2023).
