REGIONAL:
Suara.com - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku partainya enggan mengirimkan masukan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal perombakan kabinet atau reshuffle. Cak Imin menilai bahwa pihaknya tak perlu memberikan masukan, terlebih menyodorkan nama terkait dengan perombakan kabinet.
"Nggak perlu, PKB nggak perlu mengusulkan nama siapa pun untuk direshuffle atau tidak," kata Cak Imin ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/1/2023).
Cak Imin merasa jika Jokowi lebih tahu apa yang dibutuhkan soal perombakan kabinet. Sehingga menurutnya, PKB tak perlu memberikan masukan seperti apa yang dilakukan oleh PDIP.
"Karena Presiden datanya lebih tahu daripada kita," tuturnya.
Kendati begitu, jika diminta untuk menyiapkan nama isi kursi tambahan di kabinet, Cak Imin mengaku siap menyodorkan kadernya.
"Oh, siap, kita punya banyak nama," pungkasnya.
PDIP Beri Masukan
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, mengatakan, bahwa soal perombakan kabinet atau reshuffle itu menjadi kewenangan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi. PDIP mengaku sudah memberikan masukan soal tersebut.
"Kalau reshuffle kan hanya bisa terjadi atas kehendak bapak presiden dan itu kewenangan bapak Presiden," kata Hasto ditemui usai acara rangkaian HUT PDIP ke-50 di Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/1/2023).
Ia mengatakan, PDIP sebagai partai pendukung pemerintah memang telah memberikan berbagai masukan. Namun, PDIP belum bisa membeberkan nama lantaran terkait masa depan seseorang.
"Tentu saja sebagai partai kami memberikan masukan, tapi terkait dengan nama, ada aspek-aspek teknis, inip menyangkut masa depan seseorang. Kami mohon maaf tidak bisa menyampaikan," ungkapnya.
Sementara itu, ketika ditanya apakah ada momentum 1 Februari yang bertepatan dengan Rabu Pon akan dilaksanakan perombakan kabinet, Hasto kemudian bicara pemimpin mengambil momentum.
"Ya, Rabu Pon, berbagai momentum-momentum pada Rabu Pon, itu memang sering mengandung sesuatu yang istimewa dalam pengertian muncul kesadaran batin di dalam mengambil keputusan-keputusan strategis. Setiap orang punya preferensi itu," tuturnya.
Hasto mengatakan, Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno juga mempunya preferensi dalam mengambil kebijakan. Yakni melihat momentum 17 Agutus 1945 dalam pembangunan Waduk Jati Luhur.
"Kemudian menetapkan pola pembangunan semesta berencana, itu total halamannya seperti itu, mewakili 17-8-45 sehingga itu preferensi biasa dipilih para pemimpin. Ya, kita tunggu saja apakah akan terjadi reshuffle atau tidak, kita tunggu saja keputusan presiden," pungkasnya.
TERPOPULER
