Suara.com - Direktur Eksekutif Nasional Walhi Zenzi Suhadi menyerukan agar masyarakat tak memilih pemimpin legislatif dan eksekutif yang tak peduli dengan lingkungan di Pemilu 2024 mendatang. Hal ini disampaikannya karena saat ini sudah mulai memasuki tahun politik yang artinya para peserta Pemilu akan mulai menggalang dukungan.
“Kami melihat meskipun terdapat pergantian Presiden, namun setiap presiden masih mendukung sektor yang menguasai tambang, sawit, dan kayu,” ujar Zenzi kepada wartawan, Rabu (1/2/2023).
Menurutnya pemilihan pemimpin yang peduli lingkungan karena pemerintah merupakan instrumen bisnis. Segala keputusan atau kebijakan, khususnya dalam kegiatan bisnis yang berdampak pada lingkungan harus diperhatikan.
“Seharusnya bisnis yang menjadi instrument negara dalam pembangunan. Tiga tahun terakhir justru melihat lebih parah bukan hanya pemerintah yang menjadi instrument bisnis, tetapi juga negara," ucapnya.
Karena itu, ia menyerukan lima Tinjauan Lingkungan Hidup 2023 sebagai agenda bersama untuk resolusi, yakni yang pertama adalah perbaikan sistem legislasi yang berpihak pada pemulihan hidup, penegakan HAM dan demokrasi. RUU Perubahan Iklim perlu menjadi perhatian serius negara dalam memastikan keselamatan rakyat dari dan bencana iklim.
"Kedua, penegakan hukum sektor lingkungan dan sumber daya alam (SDA). Kejahatan-kejahatan lingkungan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Korporasi menyebabkan krisis dan konflik di masyarakat adalah wujud lemahnya penegakan hukum sektor lingkungan dan SDA," katanya.
Lalu yang ketiga adalah menjadikan ekonomi nusantara sebagai jalan pemulihan lingkungan, pemulihan hak rakyat, dan memperkecil ketimpangan akses kesejahteraan.
Selanjutnya menjadi elonomi nusantara sebagai kesatuan sistem yang diciptakan keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai, yaitu produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh model corak produksi Wilayah Kelola Rakyat.
"Kelima, akademi ekologi secara filosofis dibangun meneruskan tradisi dan kekayaan pengetahuan lokal yang ada di Nusantara. Walhi tidak menempatkan Akademi Ekologi sebagai alat komersialisasi pengetahuan," urainya.
Baca Juga: UPTD Tahura Ngurah Rai Mangkir dalam Sidang Sengketa Informasi dengan Walhi Bali
Sementara itu, Pokja Politik Walhi M Islah menuturkan, terdapat satu isu yang selalu dibicarakan yaitu perubahan iklim dalam setiap momen Pemilu. Namun, bagi Indonesia, perubahan iklim tak lagi sekadar isu tetapi suatu masalah yang sudah dihadapi.
“Dunia saat ini membutuhkan pemimpin yang peduli dengan keberlangsungan kehidupan. Apakah bumi akan menunjang kehidupan kita atau tidak, itu yang perlu diantisipasi. Dunia butuh pemimpin yang peduli dnegan lingkungan,” pungkasnya.
