Infografis
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman resmi melantik sebanyak tiga anggota Majelis Kehormatan MK pada Kamis (9/2/2023). Anwar menyebut bahwa pelantikan anggota Majelis Kehormatan MK tersebut penting dilaksanakan untuk menyikapi kondisi MK saat ini.
Ia juga menjelaskan bahwa Majelis Kehormatan memiliki tugas untuk menjaga kehormatan hakim MK sebagai pelaku kekuasaan negara dalam menegakkan hukum dan juga keadilan.
Oleh karenanya, hakim MK siap mendukung setiap pelaksanaan tugas majelis kehormatan tidak terbatas pada dukungan administratif tetapi juga bersifat substantif.
Anwar menjelaskan bahwa ia sudah memberikan kepercayaan penuh kepada Majelis Kehormatan MK untuk bekerja maksimal mengungkap fakta dalam persoalan yang ada di tubuh MK.
Adapun tiga orang anggota Majelis Kehormatan MK yang dilantik pada hari ini yaitu diantaranya hakim MK Enny Nurbaningsih, mantan MK I Dewa Palguna, dan dosen FH UGM Sudjito.
Sebagai informasi, MK sendiri membentuk MKMK pada 30 Januari 2023 untuk mengusut dugaan pengubahan Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 yang menguji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK (UU MK).
Lantas, seperti apakah profil anggota majelis kehormatan MK yang dilantik tersebut? Simak informasi lengkapnya berikut ini.
Profil Enny Nurbaningsih
Enny lahir di Pangkal Pinang pada 27 Juni 1962. Latar belakang pendidikannya yaitu sarjana dari Fakultas Hukum UGM Yogyakarta pada tahun 1981.
Baca Juga: Pengacara Zico Curigai 2 Hakim MK Jadi Dalang Kasus Pengubahan Putusan
Enny menamatkan program Pascasarjana di Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 1995.
Enny juga berhasil meraih gelar doktor untuk program Pascasarjana Fakultas Hukum UGM dengan tesis yang berjudul “Aktualisasi Pengaturan Wewenang Mengatur Urusan Daerah dalam Peraturan Daerah”.
Tidak hanya itu, Enny juga mempunyai rekam jejak karir yang beragam di bidang hukum. Beberapa diantaranya yaitu seperti Staf Ahli Hukum DPRD Kota Yogyakarta, Kepala Bidang Hukum dan Tata Laksana UGM, Sekretaris Umum Asosiasi Pengajar Bidang Hukum dan Tata Laksana UGM, Sekretaris Umum Asosiasi Pengajar HTN-HAN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Legal Consultant di Swisscontact hingga menjadi seorang penasihat pada Pusat Kajian Dampak Regulasi dan juga Otonomi daerah.
Enny juga menjalankan karir sebagai Ketua Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Ia juga diketahui pernah meraih penghargaan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 10 tahun. Penghargaan tersebut diberikan kepada para pegawai negeri sipil yang telah mengabdi selama 10 tahun lamanya dengan menunjukkan kesetiaan, kedisiplinan, pengabdian, dan keteladanan bagi pegawai lainnya.
Profil Mantan MK I Dewa Gede Palguna
