Suara.com - Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming divonis 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (10/2/2023). Selain terbukti melakukan tindakan pidana korupsi, Mardani Maming juga berpotensi terkena pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Hal tersebut pernah disampaikan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri terkait adanya peluang pengkajian penggunaan pasal TPPU pada kasus Mardani Maming. Terpisah, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengungkapkan kalau potensi itu menguat usai pihak lembaga antirasuah melakukan penggeledahan di berbagai perusahaan milik tersangka.
"Karena memang sebagai mana sudah kami sampaikan, dugaan-dugaan korupsi perbuatannya ini kan kemudian ada menggunakan perusahaan-perusahaan afiliasi yang bahkan fiktif ya," kata Ali Fikri, dikutip Jumat (10/2/2023).
Mengutip dari Antara, vonis yang dijatuhkan kepada Bendahara Umum PBNU yang berstatus nonaktif itu, hampir sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pada persidangan sebelumnya, dia dituntut penjara 10 tahun 6 bulan dan denda Rp 700 juta, subsider kurungan pidana pengganti delapan bulan. Serta pidana uang pengganti sebesar Rp118.754.731.752 atau Rp 118 miliar.
Untuk diketahui, Maming yang juga petinggi perusahaan Group Batulicin Enam Sembilan didakwa menerima gratifikasi atau hadiah dari mantan Direktur PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) almarhum Henry Soetio senilai Rp 118 miliar.
Dana itu diterimanya saat dia menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu. Pemberian itu bertujuan untuk Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 tahun 2011 tentang persetujuan pengalihan izin usaha pertambangan IUP OP dari PT BKPL kepada PT PCN.
