Suara.com - Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny G Plate menyatakan siap dipanggil kembali oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), jika kesaksiannya masih dibutuhkan pada kasus dugaan korupsi penyediaan Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo Tahun 2020-2022.
Hal itu disampaikannya usia menjalani pemeriksaan selama kurang lebih sembilan jam di Kantor Kejaksaan Agung Jakarta Selatan (Jaksel) pada Selasa (14/2/2023).
"Apabila Kejagung masih membutuhkan keterangan-keterangan, maka sebagai bentuk warga negara dan sebagai pimpinan kementerian pembantu presiden di bidang Kominfo saya akan tetap menghormatinya dan melaksanakannya dengan baik," kata Plate.
Pada pemeriksaannya, Plate dicecar 51 pertanyaan. Dia mengaku, telah memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuannya sebagai menteri.
"Saya telah memberikan keterangan-keterangan atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para penyidik di Kejagung," ujarnya.
"Pernyataan tersebut saya sampaikan dengan penuh tanggung jawab, karena itu memang aturannya. Secara khusus yang terkait dengan tugas, fungsi, kewenangan sebagai Menkominfo," sambungnya.
Dia pun berharap kasus dugaan korupsi yang terjadi di kementerian proses hukumnya berjalan dengan lancar.
"Agar pembangunan infrastruktur TIK (teknologi informasi dan komunikasi) Indonesia, pembangunan infrastruktur digital Indonesia untuk kepentingan layanan bagi masyarakat, pemerintahan, baik pusat maupun daerah, untuk usaha-usaha dan perekonomian dapat terus dan kita lanjutkan," ujarnya.
Pada pemeriksaan hari ini, Plate tak diperiksa seorang diri, namun bersama lima orang saksi lainnya. Empat orang di antaranya merupakan petinggi perusahaan.
Baca Juga: Diperiksa Kejagung, Johnny G Plate Dicecar 51 Pertanyaan Soal Kasus Korupsi Proyek BTS BAKTI Kominfo
Mereka adalah K selaku Direktur PT Elabram System, TSBK selaku Direktur PT Menara Cahaya Telekomunikasi, DB selaku Direktur PT Telnusa Intracom, WL selaku Direktur Penjualan PT ZTE Indonesia, dan DA dari pihak swasta.
Pada perkara ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan lima orang tersangka. Mereka adalah Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan, Anang Achmad Latif (AAL) selaku Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika, Galubang Menak (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Yohan Suryanto (YS) selaku tenaga ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020 dan Mukti Ali tersangka dari pihak PT Huwaei Technology Investment.
