Pro Kontra Rencana Penambahan Kodam di Tiap Provinsi yang Disebut Mendesak

Suara.com - Rencana penambahan jumlah komando daerah militer (Kodam) yang semula 15 menjadi 38 (total provinsi di Indonesia) tengah disorot. Hal ini merupakan ide KSAD Dudung Abdurachman. Ia menyebut, rencana itu bahkan sudah disetujui oleh Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan Menhan Prabowo.

"Sesuai dengan perintah dari Menhan dan Panglima TNI, sudah setuju nanti tiap provinsi akan ada kodam," kata Dudung di Markas Besar AD, Jakarta, Jumat (10/2/2023), mengutip ANTARA.

Hal tersebut lantas memicu pro kontra di berbagai kalangan. Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sendiri mengatakan bahwa rencana penambahan Kodam itu sudah sesuai dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat.

"Itu rencana garis besar kita, karena sistem pertahanan kita adalah pertahanan bersama rakyat semesta, jadi kita butuh bersama selalu dengan pemerintah daerah, pemerintah sipil," ujar Prabowo di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, melansir ANTARA, Rabu (15/2/2023).

Prabowo juga sempat mengungkap rencana pembangunan kekuatan militer per wilayah. Adapun rancangannya yakni, tiap provinsi terdapat Kodam, tiap kabupaten memiliki Komando Distrik Militer (Kodim), serta di tiap kecamatan ada Komando Rayon Militer (Koramil).

Harus Segera Dibangun

Juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar mengatakan bahwa penambahan Kodam merupakan sesuatu yang mendesak atau perlu segera direalisasikan. Sebab menurutnya, rencana ini bertujuan untuk memperkuat pertahanan Indonesia.

Menanggapi rencana itu, Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran Muradi menyebut jika penambahan Kodam di tiap provinsi aneh. Ia juga berpendapat bahwa hal tersebut bukan hal yang mendesak.

"Itu agak aneh, karena Kodam ini kan katakan militer. Dia fokus kepada penataan negara dan sebagainya. Pertanyaannya, kalau dibangun di 38 provinsi itu, urgensinya justru saya belum lihat," kata Muradi, mengutip Youtube Kompas TV, Rabu (15/2/2023).

Muradi menambahkan, seharusnya pembangunan Kodam dilakukan di tiap wilayah dengan tingkat ancaman yang tinggi. Misalnya, di Papua atau Nusa Tenggara Timur (NTT) karena kawasan tersebut berbatasan langsung dengan Timor Leste.

Pembangunan di Papua

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Fatia Maulidiyanti menyebut jika penambahan Kodam di provinsi baru Papua dapat memperburuk kondisi kemanusiaan di sana.

Sebab, pemerintah selama ini kurang melakukan evaluasi atas pendekatan militeristik dalam menuntaskan konflik di Papua. Apalagi, cara itu juga disebutnya tidak pernah terbukti mampu menyelasikan masalah kemanusiaan di wilayah tersebut.

Sebelumnya, ada wacana empat provinsi baru Papua, yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan akan menjadi incaran pembangunan Kodam. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono merespon jika pihaknya akan memeriksa terlebih dulu lokasi yang tepat untuk rencana tersebut.

Tidak Sama dengan Polda

Prabowo menyinggung keberadaan Polda di tiap provinsi, sehingga menurutnya tidak ada masalah jika TNI menginginkan langkah serupa, yakni menambahkan jumlah Kodam.

"Polisi sudah ke arah situ, di setiap provinsi ada polda dan sekarang kita tingkatkan menjadi kodam. Sekarang sudah ada korem-korem (komando resimen militer)," ujar Prabowo.

Menurut pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, membandingkan Kodam dengan Polda dinilai tidak tepat karena institusi ini setara dengan TNI. Apalagi mereka memiliki kegentingan, sehingga tak bisa disamaratakan.

Kontributor : Xandra Junia Indriasti