Suara.com - Komisi VIII DPR dan Pemerintah akhirnya berhasil menetapkan besaran biaya penyelenggaraan haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) pada tahun 2023 atau 1444 Hijriah.
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengemukakan, disepakati nantinya setiap jemaah yang akan berangkat haji tahun 2023 dikenakan biaya Rp49,8 juta.
"Hari ini kita telah menyepakati biaya haji reguler. Rata-rata jemaah akan membayar Rp49,8 juta rupiah dengan penggunaan dana nilai manfaat mencapai Rp8,090 triliun. Kesepakatan ini sebagai hasil pembahasan atas skema usulan pemerintah dengan jemaah membayar Rp69 juta dan penggunaan nilai manfaat Rp5,9 triliun," kata Yaqut di Jakarta pada Rabu (15/2/2023).
Sementara itu, bagi jemaah yang sudah lunas tetapi masih tertunda beribadah haji di tahun 2020, disepakati adanya afirmasi khusus.
"Disepakati juga adanya afirmasi khusus bagi jemaah lunas tunda tahun 2020 dan dibutuhkan tambahan nilai manfaat mencapai Rp845 miliar. Sehingga, dana nilai manfaat yang dibutuhkan mencapai Rp8,9 triliun," katanya.
Lebih lanjut, ia mengemukakan, usulan awal pemerintah bermula dari pentingnya memperhatikan aspek keadilan dan kesinambungan pengelolaan dana haji dalam kebijakan pemanfaatan hasil pengembangan dana haji atau nilai manfaat.
Lantaran itu, besaran penggunaan nilai manfaat yang diusulkan saat itu hanya berkisar 30 persen. Tetapi, setelah melalui serangkaian pembahasan, kemudian muncul sejumlah alternatif pemikiran yang perlu dielaborasi dan didiskusikan, antara lain efisiensi dalam pengelolaan BPIH serta peningkatan Bipih secara gradual untuk mencapai konsep istitha’ah.
"Dinamika yang terjadi selama proses pembahasan dengan perbedaan pendapat di antara kita merupakan cerminan dari wujud demokrasi, sekaligus menunjukkan betapa besar keinginan dan harapan kita untuk senantiasa berupaya meningkatkan pelayanan kepada jemaah haji. Komitmen untuk terus memperjuangkan peningkatan pelayanan kepada jemaah haji ini semoga dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di masa-masa mendatang," katanya.
Dalam momen tersebut Menteri Yaqut mengungkapkan rasa syukurnya dengan kesepakatan tersebut meski belum sepenuhnya ideal.
"Saya bersyukur dengan adanya kebijakan politik bahwa prosentase Bipih lebih besar dari nilai manfaat, meski komposisinya belum sepenuhnya ideal. Saya kira ini menjadi momentum kita untuk mengarah pada skema perhajian yang lebih proporsional," lanjutnya.
Diungkapkannya untuk mencapai kesepakatan tersebut, pemerintah bersama DPR perlu melihat sejumlah faktor. Misalnya, nilai kurs Dollar dan Riyal disepakati ada penurunan.
Kemudian juga usulan DPR untuk mengurangi layanan katering jemaah dari yang awalnya tiga kali hanya menjadi dua kali makan juga disepakati. Dalam rapat Panja juga disepakati besaran living cost di angka 750 riyal.
"Dari proses diskusi dan pembahasan itu, jemaah tahun ini akan membayar biaya haji rata-rata Rp49,8 juta. Untuk yang jemaah lunas tunda tahun 2020 tidak usah menambah biaya pelunasan," sebutnya.
Menteri Yaqut mengungkapkan dengan adanya kesepakatan tersebut, selanjutnya akan diusulkan ke Presiden Jokowi untuk diterbitkan menjadi Keppres.
'Hasil kesepakatan ini selanjutnya akan diusulkan kepada Presiden untuk diterbitkan Keputusan Presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji," katanya.
TERPOPULER
