Johnny G Plate Terancam Dicopot, Yasin Limpo dan Siti Nurbaya Berpotensi Digusur dari Kabinet Kerja Jokowi

Suara.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate turut diperiksa Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyediaan Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo Tahun 2020-2022.

Belakangan Kejagung buka suara soal potensi Plate jadi tersangka. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejaksaan Agung, Kuntadi menyebut hal itu terlalu dini dan masih terlalu jauh dengan proses penyidikan yang masih berlangsung.

Namun di Istana Negara, Presiden Joko Widodo sudah mewanti-wanti. Informasi yang diperoleh Suara.com dari lingkungan istana, Jokowi sudah menyiapkan pengganti Plate, yakni Wishnutama Kusubandio dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki sebagai Ad Interim Menkominfo.

Pengamat komunikasi politik, sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah berbicara lebih jauh. Menurutnya kabar pendepakan Plate dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berpeluang menyapu bersih menteri yang berasal dari Nasdem.

"Itu sangat mungkin ya (menyapu bersih menteri dari Nasdem)," kata Dedi saat dihubungi Suara.com pada Rabu (15/2/2023).

Selain Plate, terdapat terdapat dua kader Partai Nasdem yang diberikan kursi di kabinet kerja Jokowi, Syahrul Yasin Limpo yang menjabat Menteri Pertanian dan Siti Nurbaya yang menempati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Dicopotnya kader Nasdem dari lingkaran kabinet kerja semakin berpeluang terjadi, mengingat dugaan hubungan Jokowi yang semakin renggang dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Hal itu diduga karena Nasdem yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presidennya.

Dedi menyebut, muda bagi Jokowi untuk mendepak Yasin Limpo dan Siti Nurbaya. Menurutnya karena keduanya tidak memiliki kontribusi yang besar untuk pemerintah.

"(Yasin Limpo) Kementerian Pertanian itu justru terlebih dahulu diwacanakan diganti, karena faktor kinerjanya yang tidak produktif. Kita lihat saja bagaimana mungkin food estate dipimpin oleh Menteri Pertahanan, meskipun dalihnya termasuk ke bagian dari pertahanan pangan," kata Dedi.

"Karena tidak ada prestasi di sana. Belum lagi carut marutnya ekspor impor terkait dengan kesedian pangan yang mengalami polemik antara data di Bulog dengan data yang ada di kementerian. Ini juga menunjukkan mereka juga tidak kompeten," imbuhnya.

Sementara untuk Menteri LHK Siti Nurbaya, menurut Dedi juga tidak begitu memiliki kinerja yang signifikan bagi pemerintahan, khususnya masyarakat umum. Dedi menyebut dari survei Political Opinion (IPO), Siti Nurbaya menempati popularitas yang paling rendah dari menteri lainnya. Hal itu, karena kinerja yang hanya bisa dinilai dan dikritisi para aktivis lingkungan.

"Jadi agak sulit-lah menilai kementerian (LHK) ini. Ada dan tiadanya tidak berdampak terlalu baik kepada tata kelola pemerintahan. Meskipun publik sebetulnya terdampak, misalnya saja bagaimana berkaitan dengan penjagaan lingkungan, belum lagi konglomerasi hutan dana lain-lain, semuanya terdampak. Cuman masyarakat tidak mengetahui itu," kata Dedi.

Karenanya menurut Dedi, untuk mencopot para menteri yang berasal dari kader Nasdem, Jokowi sudah tidak perlu mencari-cari alasan.

"Artinya presiden untuk melakukan reshuffle pada menteri-menteri Nasdem itu jauh-jauh hari sudah memiliki alasan, tapi itu tak kunjung dilakukan," katanya.

Namun, jika hal itu kemudian dilakukan dengan dinamika politik antara Jokowi dengan Nasdem, Dedi mengkhawatirkan menjadi bumerang. Publik berbalik memberikan simpati ke Nasdem, karena dinilai disudutkan usai mendukung Anies.