Suara.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku masih menunggu arahan pemerintah pusat terkait rencana relokasi imbas kebakaran depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara. Belum ada keputusan mengenai tindak lanjut atas peristiwa nahas tersebut.
Heru mengatakan, Presiden Joko Widodo alias Jokowi sudah memberikan instruksi kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena itu, ia bakal mengikuti arahan lebih lanjut dari Erick Thohir terkait hal ini.
"Iya pak Presiden kan kemaren sudah ke sana sudah memerintahkan kepada Menteri BUMN, sekarang sedang dibahas oleh beliau ya," ujar Heru di Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (6/3/2023).
Jokowi diketahui membuka dua opsi solusi kejadian ini, yakni pemindahan depo pertamina atau warganya. Heru mengaku akan menjalankan opsi apapun yang dipilih Erick nantinya.
"Pemprov ikut kebijakan Pemerintah Pusat," ucapnya.
Pembahasan pun juga disebutnya tak dilakukan dalam waktu lama. Hari ini, Erick Thohir disebutnya sudah mengumpulkan jajaran dan memulai rapat soal solusi kebakaran depo Pertamina Plumpang.
"Hari ini pak Menteri BUMN rapat," pungkasnya.
Perintah Jokowi
Sebelumnya Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk segera merelokasi tempat tinggal para korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.
Baca Juga: Buntut Kebakaran Depo Plumpang, Komisi VII DPR RI Segera Panggil Direksi Pertamina
Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi saat meninjau posko korban kebakaran di RPTRA Rasela Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara, Minggu (5/3/2023).
"Saya sudah perintahkan Menteri BUMN dan Gubernur DKI segera mencari solusi dari kejadian di Plumpang, terutama karena ini zona yang bahaya. Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja Plumpang-nya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser ke relokasi," kata Jokowi.
Jokowi juga menyampaikan belasungkawa untuk para korban insiden kebakaran Depo Pertamina Plumpang.
Presiden mengatakan relokasi untuk para korbam harus diputuskan secepatnya oleh Menteri BUMN, Pertamina, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Relokasi tersebut bisa dua kemungkinan, yakni memindahkan para penduduk ke reklamasi atau lokasi Depo Pertamina yang dipindahkan, katanya.

"Ini akan segera diputuskan sehari dua hari ini oleh Pertamina, Gubernur DKI sehingga solusinya menjadi jelas," katanya.